Senin, 18 Juni 2018 | 14:16 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Ekonom sarankan pemerintah segera realisasikan obligasi daerah

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Rencana penerbitan obligasi pemerintah daerah perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan pendanaan infrastruktur di berbagai wilayah terus meningkat, sementara pemerintah juga harus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak terus melebar, kata seorang ekonom.</p><p>"Obligasi daerah juga seharusnya menjadi&nbsp;awareness&nbsp;penuh pemerintah daerah," kata Kepala Ahli Ekonomi PT. Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat dalam bincang-bincang jelang Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.</p><p>Kebutuhan pendanaan untuk pemerataan pembangunan daerah, lanjut Budi, akan semakin besar mengingat visi misi pemerintah untuk pembanguan yang sesuai konsep Nawa Cita. Maka dari itu, penerbitan surat utang semestinya menjadi alternatif pendanaan yang diupayakan pemerintah daerah agar lebih mandiri dan tidak tergantung ke pemerintah pusat.</p><p>Namun, sebelum menerbitkan obligasi, kata Budi, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas tata kelola fiskalnya agar dapat memberikan kepercayaan kepada investor.</p><p>"Baiknya daerah memanfaatkan obligasi daerah, misalnya dengan menjaminkan aset bisa. Asal&nbsp;return&nbsp;(imbal hasil) bagus, orang akan yakin," ujar Budi.</p><p>Menurut Budi, penyebab hingga saat ini obligasi daerah tak kunjung terealisasi karena kurangnya dorongan politik. Melihat kemampuan tata kelola keuangan di daerah hingga saat ini, kata Budi, pemerintah daerah yang paling memungkinkan menerbitkan instrumen utang adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.</p><p>"Yang jelas administrasi pemerintah harus diperbaiki lebih dulu, dan juga harus ada dorongan besar," tukasnya.</p><p>Budi menyarankan perlu dibuatnya dinas atau bagian hubungan investor di struktur pemerintahan daerah untuk memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah ini.</p><p>Terkendalanya alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam kajian Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur.</p><p><br></p><p><strong>Diversifikasi Sumber Pertumbuhan</strong></p><p>Khusus di Kaltim, BI sebagai tuan rumah rapat koordinasi menyarankan, di antaranya, menyarankan pemerintah daerah Kaltim, dibantu pemerintah pusat untuk segera melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Diverisifkasi atau pemberagaman itu dapat dilakukan secara vertikal dengan melakukan hilirisasi sektor energi dan juga secara horizontal dengan meningkatkan infrastruktur sektor pariwisata.</p><p>"Harus ada&nbsp;quick win&nbsp;untuk sumber pertumbuhan baru. Apakah ekonomi pariwisata? Perlu juga ada kelanjutan dari rencana infrastruktur energi dan konektivitas ke berbagai pelabuhan dan bandara untuk pertumbuhan ekonomi baru," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.</p><p>Hal tersebut, ujar Dody, akan dibahas dalam Rapat Triwulanan Koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah pada Jumat esok yang rencananya dihadiri Gubernur BI Agus Martowardojo, Gubernur se-Kalimantan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Musibah | 18 Juni 2018 - 14:14 WIB

Pelajar asal Bondowoso tenggelam di Pantai Payangan

Aktual Dalam Negeri | 18 Juni 2018 - 13:59 WIB

Mendagri: Pelantikan Iriawan tidak langgar Undang-Undang

Lingkungan | 18 Juni 2018 - 13:35 WIB

Sampah wisatawan kotori jalur wisata Anyer-Tanjung Lesung

Musibah | 18 Juni 2018 - 13:23 WIB

Bocah perempuan tewas terseret arus di lokasi wisata

Event | 18 Juni 2018 - 13:12 WIB

Panama: Kami bukan favorit tapi apa pun bisa terjadi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com