Jumat, 28 Juli 2017

BG minta dukungan ulama antisipasi operasi intelijen yang ancam NKRI

Jumat, 14 Juli 2017 17:25

Foto: Istimewa. Foto: Istimewa.
Ayo berbagi!

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi pembicara dalam agenda deklarasi Majelis Dzikir Hublul Waton pada acara Halakah Nasional Alim Ulama di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/7). Dalam acara ini, BG -sapaan Budi- menyampaikan ancaman intelijen yang menghantam Tanah Air.

BG mengatakan, Indonesia kerap menerima ancaman di tengah-tengah perjalanan menuju negara yang berdaulat dan maju di dunia yang multipolar. Dia menilai, perlu peran semua pihak, terutama ulama dalam mengantisipasi ancaman tersebut.

Dia mencontohkan pada kejayaan Kekaisaran Ottoman pada masa Sultan Mehmed Al-Fatih disebabkan karena terjalinnya sinergitas antara empat komponen bangsa. "Yaitu pemerintah, ulama, ilmuwan, dan rakyat. Namun dari keempat komponen tersebut, ulama mempunyai peran penting," kata BG dalam sambutannya.

Ulama menurut BG mengambil peran penting karena umat menganggapnya sebagai sosok yang diberi hidayah oleh Allah. Adapun fungsinya memberi masukan serta dapat merangkul umat sehingga bersatu dengan semua elemen bangsa.

"Intelijen saat ini telah memasuki era 3.0, yaitu Intelijen yang mampu memadukan peran personel intelijen, teknologi, dan jaringan masyarakat. Konsep intelijen 3.0 sangat dibutuhkan untuk mendeteksi dan mengeliminasi ancaman-ancaman yang dihadapi di Indonesia," kata BG.

Oleh karena itu, lanjut BG, ulama perlu mempelajari dan terlibat dalam intelijen 3.0. Intelijen 3.0 sendiri telah diterapkan intelijen asing yang digunakan untuk mengganti rezim suatu pemerintahan.

Mantan Wakapolri ini menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi ancaman bagi Indonesia saat ini. Pertama ancaman black ops yaitu memengaruhi kelompok tertentu untuk menciptakan situasi inkondusif bagi jalannya pemerintahan. 

Kedua, kata dia, ancaman psyco ops yaitu distribusi berita hoaks yang memengaruhi opini masyarakat.

"Ketiga ancaman kelompok teror dengan konsep jihad fardiyah yang ingin menciptakan Khilafah Islamiyah seperti zaman Khilafah Usmaniyah. Sekarang pergerakan kelompok ISIS di Timur Tengah mulai bergerak ke arah Asia Pasifik dan mempunyai tujuan untuk mendirikan khilafah di wilayah Asia Pasifik," kata dia. 

Kemudian, jenderal bintang empat ini menambahkan, bahaya ancaman narkoba pun harus diantisipasi. Pasalnya, Indonesia dianggap pasar menggiurkan dengan perebutan 27 kartel dunia.

"Ancaman ideologi juga demikian. Adanya kelompok-kelompok yang anti-Pancasila dan ingin menciptakan Khilafah Islamiyah, negara komunis, dan kelompok neoliberal. Ini melunturkan rasa nasionalisme di masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan kelompok-kelompok ini bisa berkembang dan terus eksis menyuarakan tujuannya untuk mengganti Pancasila," beber BG.

Selain itu, ancaman ekonomi yang didominasi oleh ancaman maraknya produk palsu khususnya produk Tiongkok. Dominasi mafia pangan dan energi, serta praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat di kalangan pelaku ekonomi.

"Isu anti-Tiongkok seperti isu masuknya tentara Tiongkok ke Indonesia, banyaknya TKA Tiongkok ilegal ke Indonesia, dan isu anti-Tiongkok lainnya yang dapat memecah belah persatuan bangsa," kata dia.

Di dunia siber, kata dia, ada peperangan antarmedia. Maraknya informasi profokatif dan hoaks berpotensi mengadu domba antara ulama dengan pemerintah. 

BG juga menambahkan, ancaman virus yang belakangan pernah terjadi di Indonesia pun merupakan bentuk operasi intelijen asing.

"Setelah itu ada ancaman potensi konflik pilkada seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Ini berimbas juga bakal terjadi di beberapa wilayah pada pilkada serentak 2018," kata dia.

Lebih lanjut kata BG, ancaman separatisme seperti kelompok Gerakan Separatis Papua Barat dan Papua serta Gerakan Aceh Merdeka juga patut diantisipasi. Menurut BG, kelompok separatis tersebut terus melakukan pergerakan signifikan.

"Karenanya peran ulama, nasionalis, TNI, dan Polri harus kuat. Perjungan para ulama, nasionalis, TNI, dan Polri telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ulama dan Islam adalah elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bangsa Indonesia," terang dia. 

Atas hal itu, BG meminta kepada ulama untuk berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pembentukan unit kerja presiden pembinaan ideologi Pancasila. Dalam penanganan masalah dan konflik sosial di masyarakat, kata dia, pemerintah telah melalukan langkah antisipatif dan upaya cegah dini melalui pendekatan secara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama. 

"Pemerintah akan terus menjaga sinergitas dengan kelompok Islam dalam kerangka NKRI dan menjaga kebinekaan," pungkas BG.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar