Senin, 20 November 2017

Hindari penipuan, menpan harus klarifikasi penerimaan 19.210 CPNS

Jumat, 14 Juli 2017 22:06

Foto: Effendi Murdiono Foto: Effendi Murdiono
Ayo berbagi!

Rahman Sabon pengamat sosial politik senior mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan, bahwa pemerintah masih memberlakukan Moratorium SKB tiga menteri terkait penundaan penerimaan CPNS.

Oleh karena itu Menteri PANRB Asman Abnur harus segera mengklarifikasi pernyataannya Selasa (11/7) terkait penerimaan 19.210 CPNS karena maraknya informasi terkait dibukanya seleksi penerimaan CNPS dari tahun 2016 hingga kini yang banyak beredar melalui sosial media yang telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan dari masyarakat, terutama yang ingin melamar menjadi PNS, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Effendi Murdiono, Jumat (14/7).

Padahal menurut Rahman Sabon, bahwa jelas Menteri PANRB tidak bisa membatalkan Moratorium hanya dengan Permen (Peraturan Menteri) tetapi harus melalui Kepres dari Presiden Joko Widodo dan setahunya belum ada Kepres untuk pembatalan Moratorium itu.

Jadi Rahman mempertanyakan apakah memang menterinya yang gagal paham atau memang punya motif politik tertentu untuk memperburuk kepercayaan publik pada Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Oleh karena itu menurutnya, pernyataan Asman Menteri PANRB ini menyesatkan dan kontroversial dengan pernyataan Herman bawahannya itu.

Terkaiait hal ini pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat seorang pendeta dari Kalimantan Selatan datang ke rumah nya terkait info penerimaan CPNS ini dia menceritakan bahwa tujuan keinginannya membantu jemaat gerejanya dengan merekrut mereka menjadi CPNS, tetapi tertipu oleh mafia sehingga dia harus mengembalikan uang puluhan miliar yang telah diterimanya untuk biaya perekrutan calon PNS ini.

Lebih detail Rahman menceritakan, bahwa pihaknya juga mendapatkan keluhan dari tenaga honorer di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang dan guru honorer dan tenaga kesehatan dari Nusa Tenggara Timur mereka menerima gaji honor sebesar Rp150.000 per bulan, kondisi itu sangat memprihatinkan honornya sama dengan membayar uang parkir nginap di Jakarta.

"Malahan ada yang sudah hampir putus asa sudah mengabdi hampir pensiun tetapi belum juga diangkat oleh pemerintah, juga keluhan yang sama datang dari Aceh dan Jawa Barat tenaga penyuluh pertanian," ujarnya.

Setahu dirinya, Presiden Jokowi menginginkan untuk segera mengangkat 1,879 juta orang tenaga pegawai honorer yang tersebar diberbagai daerah Indonesia menjadi PNS.

Oleh karena itu, saran dirinya agar Kementerian PANRB sebaiknya fokus saja dan seharusnya menjadi prioritas untuk pengangkatan jutaan tenaga pegawai honorer.

Penulis: Angga Kusuma.

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar