Kamis, 21 Juni 2018 | 04:03 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Rapim DPR bahas Perppu Ormas

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Ketua DPR Agus Hermanto
Ketua DPR Agus Hermanto
<p>Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan Rapat Badan Musyawarah, salah satu agendanya adalah membahasa mengenai surat dari Presiden Joko Widodo mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p><p>"Senin (17/7) siang ada Rapat Pimpinan DPR, tentunya mengagendakan di dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dibacakan Perppu di dalam Sidang Paripurna DPR," kata Wakli Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (17/7).</p><p>Agus menjelaskan setelah Perppu dibacakan dalam Rapat Paripurna, maka sudah resmi masuk ke DPR dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan dengan waktu satu kali masa sidang berikutnya.</p><p>Menurut dia sebentar lagi DPR akan reses sehingga pada masa sidang berikutnya DPR harus memproses dan memberikan jawaban terkait Perppu tersebut.</p><p>"Apabila Perppu itu diterima, langsung menjadi undang-undang. Namun apabila ditolak, tentu kembali pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas," ujarnya.</p><p>Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas pada Rabu (12/7).</p><p>Wiranto mengatakan Perppu tersebut diterbitkan akibat situasi yang mendesak karena perkembangan terkini sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum memadai.</p><p>Dalam perkembangannya DPR menerima surat pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto,</p><p>"(Perppu) sudah masuk ke DPR, dan kami akan memproses sesuai peraturan perundangan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (13/7).</p><p>Dia menjelaskan Perppu merupakan diskresi pemerintah sehingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) secara otomatis akan digantikan Perppu sebelum disahkan DPR sebagai UU.</p><p>Agus menjelaskan surat pemerintah terkait Perppu Ormas itu akan dibacarakan secara resmi di Rapat Paripurna DPR dan selanjutnya diproses dalam jangka waku sekali masa sidang. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Event | 20 Juni 2018 - 21:59 WIB

Messi akan tebus kesalahan saat lawan Kroasia

Event | 20 Juni 2018 - 21:47 WIB

Panama nilai Belgia lebih berbahaya daripada Inggris

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:37 WIB

Simpang Gadog mulai lancar

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:28 WIB

Dishub awasi kapal cepat lebihi kapasitas

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:16 WIB

Kemenhub imbau maskapai dalam negeri akses penerbangan perintis

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 21:05 WIB

Kemenhub sambut positif pencabutan `EU Flight Ban`

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com