Selasa, 26 September 2017

Ketua DPR: Tidak setuju Perppu Ormas bisa lakukan judicial review ke MK

Senin, 17 Juli 2017 14:27

Foto: Doddy Handoko Foto: Doddy Handoko
Ayo berbagi!

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan jika ada pihak yang keberatan dengan  Peraturan Pengganti UU (Perppu) no.2 tahun 2017 terkait pembubaran ormas bisa menempuh jalur hukum yaitu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

 

"DPR tentu akan segera diserahkan pada fraksi-fraksi untuk bisa mendalami dan pada akhirnya akan menjadikan rujukan hal-hal yang akan kita lakukan berikutnya," katanya di gedung DPR , Jakarta Pusat , Senin (17/7).

 

Ia memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pengganti UU (Perppu) itu. Dikatakannya, ideologi Pancasila diancam oleh beberapa ormas radikal. "Pemerintah memang tidak boleh diam, jika melihat atau mengetahui ada ormas atau orang-orang yang ingin merusak demokrasi, tatanan kehidupan berbangsa, dan bernegara kita dengan mengganti ideologi Pancasila," paparnya. (Dody/SiK)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar