Jumat, 22 September 2017

Setnov tersangka, Fadli Zon: Kursi Ketua DPR tergantung Fraksi Golkar

Selasa, 18 Juli 2017 10:32

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Foto: elshinta.com/Dody Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Foto: elshinta.com/Dody
Ayo berbagi!

Terkait kursi Ketua DPR RI pasca Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, hal itu tergantung Fraksi Partai Golkar apakah tetap mempertahankan posisi yang bersangkutan atau tidak.

"Kalau menyangkut Pimpinan DPR tergantung partai atau fraksi, kalau tetap memberikan keleluasaan maka saya pikir tidak ada masalah selama belum berkekuatan hukum tetap," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Ia mengatakan, perlu melihat kembali mekanisme yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), tentang proses pergantian Ketua DPR.

Menurutnya, dalam UU MD3 disebutkan bahwa seorang anggota DPR yang menghadapi masalah hukum, atau dalam satu tuntutan hukum yang belum final, atau inkrah, maka masih dianggap menjadi Anggota DPR.

"Kalau benar Setya Novanto tersangka dan mau berkonsentrasi hadapi (masalah hukum), misalnya tentu ada mekanismenya," kata dia.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, keputusan mundur Novanto dari jabatan Ketua DPR tidak perlu menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Hal itu, menurut Fadli, karena MKD hanya mengurusi urusan etika, sedangkan Novanto tersangkut kasus hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Fadli menyebut, Pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas situasi pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita lihat kita bahas kita klarifikasi nanti akan kita rapatkan di Pimpinan DPR mungkin besok (hari ini, Selasa 18 Juni 2017) bagaimana tentang mekanisme kita di dalam dan juga kita lihat perkembangan," ujarnya, Senin.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

"KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin. (Ant) 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar