Minggu, 22 Juli 2018 | 08:22 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

DPR: Patokan anggaran untuk kejaksaan harus berbeda

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
Wakil Ketua komisi III DPR RI Desmon Mahesa
Wakil Ketua komisi III DPR RI Desmon Mahesa
<p>Wakil Ketua komisi III DPR RI Desmon Mahesa mengatakan, kebijakan mematok anggaran untuk kejaksaan yang di Pulau Jawa dengan daerah lain yang wilayahnya secara geograis terdiri dari pulau-pulau seperti Maluku haruslah berbeda.</p><p>"Kedepan Komisi III harus membicarakan masalah ini dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan untuk membahas serius karena tidak bisa disamaratakan pengambilan keputusan anggaran antara jaksa di daratan dan kepulauan," kata Desmon Mahesa di Ambon, Selasa (8/8).</p><p>Penjelasan Desmon Mahesa selaku ketua tim Komisi III DPR RI disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Manumpak Pane, Wakajati Eryl Agoes, para asisten serta kajari dan kacab jari se-Maluku.</p><p>Bila mempertimbangkan kondisi geografis kepulauan, maka terkait kebijakan penganggaran dan biaya sebenarnya sangat minim.</p><p>"Itu yang komisi hari ini meminta catatan luas wilayah dan transportasi laut yang terbatas sementara kebijakan anggaran yang dipatok oleh Kejagung sama antara Pulau Jawa dengan Maluku," ujarnya.</p><p>Soal sarana pendukung, kata Desmon Mahesa, ada pembicaraan soal tanah-tanah yang telah dihibahkan pemerintah kabupaten/kota rencana untuk membangung gedung kantor kejaksan negeri yang baru.</p><p>"Komisi III akan bicara pada saat pembahasan anggaran dengan Jaksa Agung Muda Pembinaan terkait hal-hal mendetail karena anggaran negara juga jadi masalah. Kita ingin memperbaiki citra jaksa yang hari ini karena oknum tertentu yang tidak beres dan tentunya kita harap kontrol yang lebih dari kejati," tandas Desmon Mahesa.</p><p>Soal pembentukan detasemen khusus (Densus) anti korupsi di Kejaksaan ini adalah bagian dari agenda Komisi III untuk rapat dengan Jaksa Agung agar semua terkontrol.</p><p>Komisi mendorong perlu ada Densus Tipikor di polisi dan jaksa, karena hari ini 15 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), indeks korupsi negeri ini juga tidak mengalami penurunan.</p><p>"Blue print untuk negara journal coruption juga tidak terukur dengan baik makanya niat komisi membantu kekurangan-kekurangan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi, jadi inilah harapan kami tentunya tidak akan tumpang tindih," katanya.</p><p>Untuk Maluku, Komisi mendiskusikan hubungan antara kejaksaan dengan pemerintah daerah setempat karena sifatnya kalau dikaitkan dengan pemerintahan yang benar-benar, harusnya ada koordinasi dengan baik agar mereka tidak terkena pidana. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 08:14 WIB

Pengusaha keberatan beli sawit sesuai ketetapan provinsi

Pilkada Serentak 2018 | 22 Juli 2018 - 07:57 WIB

Mahfud mengaku tak pernah bahas pilpres dengan Jokowi

Megapolitan | 22 Juli 2018 - 07:43 WIB

Jabodetabek berawan hari ini

Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 07:27 WIB

Kemkumham dalami dugaan narapidana Sukamiskin keluar lapas

Musibah | 22 Juli 2018 - 07:17 WIB

BPBD: Waspadai banjir susulan di Kolaka Timur

Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 06:56 WIB

KPK juga temukan penyalahgunaan fasilitas berobat di Sukamiskin

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com