Kamis, 17 Agustus 2017

Jurus memperbaiki ekonomi Indonesia

Kamis, 10 Agustus 2017 11:32

Ekonom Senior, Dr. Rizal Ramli. Foto: Radio Elshinta Ekonom Senior, Dr. Rizal Ramli. Foto: Radio Elshinta
Ayo berbagi!

Pemerintah kini sedang dihadapkan pada pelemahan daya beli masyarakat, di tengah kondisi semakin baiknya kondisi perekonomian. Salah satu penyebab dan menjadi keluhan masyarakat adalah naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk golongan 450 VA dan 900 VA yang membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam hingga dua kali lipat dari biasanya, sehingga mengurangi daya beli.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membantah adanya penurunan daya beli. Menurut BPS, kondisi daya beli masyarakat pada kuartal kedua tahun ini masih tetap terjaga, seiring pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,01 persen.

Sejumlah kalangan menyebutkan, penyebab pelemahan daya beli masyarakat karena adanya anomali ekonomi makro dan mikro.

"Ngawur jika terjadi anomali ekonomi, makro bagus tapi mikro jelek. Sebenarnya makronya tidak bagus-bagus amat karena biasanya pertumbuhan Indonesia pada posisi 6 persen dan sekarang stagnan sekitar 5 persen," demikian dikatakan Ekonom Senior yang juga mantan Menko Maritim Dr. Rizal Ramli kepada Radio Elshinta, Kamis (10/8).

Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat perlambatan ekonomi dan berdampak menurunkan daya beli masyarakat, yakni kebijakan ekonomi yang konservatif dengan melakukan pengetatan di sejumlah hal, termasuk pengetatan subsidi yang membuat perlambatan ekonomi.

Mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur ini juga menjelaskan, di negara-negara yang lebih "canggih" pengelolaan ekonominya, jika terjadi kemerosotan ekonomi maka akan dilakukan pelonggaran moneter, diskon, serta peraturan agar masyarakat bisa bernafas, dan jika sudah dalam keadaan normal maka bisa ditekan lagi.

Berbagi pengalaman dalam merevaluasi aset saat dirinya ada di kabinet Presiden Joko Widodo, 16 BUMN nilainya bertambah menjadi Rp800 triliun dan penerimaan pajaknya 4% senilai Rp32 triliun. “Bayangkan kalau 160 BUMN ikut revaluasi aset bakal bisa naik jadi Rp2500 triliun, dan pajaknya Rp100 triliun atau akan lebih besar pendapatannya dari tax amnesty”, katanya.

"Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun," imbuh Rizal.

Disebutkannya, langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah, pertama, memompa ekonomi dengan tidak menggunakan instrumen APBN namun menggunakan cara revaluasi aset, security asset, Built Operation Own (BOO), dan Build Operate Transfer (BOT).

Kedua, memompa daya beli masyarakat dengan menghapus sistem kuota dengan sistem tarif yang akan membuat harga menjadi kompetitif dan murah. Ketiga, memompa kredit dengan mengubah skema kredit bukan hanya untuk pengusaha kelas atas, tapi memberi alokasi yang lebih besar untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan keempat, pompa kebijakan terobosan, bukan kebijakan asal bikin paket.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar