Sabtu, 19 Agustus 2017

Kemendes tingkatkan kualitas pendamping desa

Rabu, 09 Agustus 2017 20:03

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo. Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.
Ayo berbagi!

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Koperasi (Kemendes PDTT) akan terus melakukan pelatihan, guna meningkatkan kualitas para pendamping dan aparat desa.

Demikian disampaikan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo usai membuka Pelatihan Training of Trainer (TOT) Pendamping Desa, dan penghargaan desa teladan, di Hotel Oasis Amir Jakarta, Selasa (8/8).

Dijelaskan Eko, aparat desa atau kepala desa itu akan berganti terus. Maka, kalau tidak ada pelatihan, nanti banyak kepala desa yang tidak terlatih.

Pelatihan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di desa-desa secara langsung.

"Tentunya, kalau kemampuannya meningkat, serta kesadaran dan integritasnya bagus. Maka, diharapkan bisa mengantisipasi korupsi," ungkap dia, seperti dikutip suarakarya.

Dikemukakan Mendes PDTT, korupsi merupakan penyakit yang harus dilawan bersama. Untuk itu, pihaknya akan memperkuat inspektorat di kecamatan, kelurahan, serta desa-desa.

"Kita akan perjuangkan bersama Menteri Dalam Negeri, anggaran untuk para inspektur di lapangan ditingkatkan, baik itu kabupaten atau kecamatan. Sehingga, tidak perlu dibangun lembaga baru lagi," paparnya.

Karena, menurut dia, yang bermasalah lebih sedikit dari yang tidak bermasalah. Walau begitu, Mendes PDTT tetap mengingatkan, pemerintah menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar dengan tujuan yang baik. "Tahun ini digelontorkan Rp60 triliun, dengan demikian tiap desa setidaknya mempetoleh Rp800 juta," ujarnya.

Agar diketahui madyarakat, lanjutnya, dana desa dengan jumlah besar itu untuk masyarakat. "Untuk desa," ucapnya. Karenanya, imbau dia, kalau ditemukan adanya indikasi penyelewengan bisa dilaporkan ke satuan tugas (satgas) pengawasan dana desa atau call center 1500040.

Di satu sisi, Mendes PDTT juga menjelaskan, kalau pihaknya telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, serta komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam upaya mengawal dana desa.

"Kita sudah sepakat, tidak akan main-main dengan para kepala desa (kades) yang tidak amanah," tandasnya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar