Rabu, 20 Juni 2018 | 14:51 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Wapres: Perppu Ormas bukan bermaksud otoriter

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Foto: Antara
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Foto: Antara
<p>Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan, Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah bukan bermaksud menjalankan pemerintahan otoriter.&nbsp;</p><p>"Pemerintah harus punya ketegasan, bukan berarti diktator, kalau pemerintah kurang tegas lalu dianggap lemah. Ketegasan itu beda dengan diktator," sebut Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menanggapi polemik Perppu tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/8).&nbsp;</p><p>Menurut dia, penerbitan Perppu tentang Ormas ini adalah penilaian, sebab di negara lain, aturan tentang organisasi sangat luar biasa, bukan berarti membandingkan Indonesia dengan bangsa lainnya.&nbsp;</p><p>Selain itu, ketegasan pemerintah menerbitkan Perrpu tentu telah di pertimbangkan secara matang. Jelas bagi organisasi mana saja yang tidak memenuhi ketentuan perundangan tentu dianggap melanggar.&nbsp;</p><p>"Kalau tidak memenuhi ketentuan seperti ada pada Pancasila maupun ada unsur SARA dalam hukumnya berhak diambil tindakan tegas. Tapi itu masih ada cela, kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan," ucap pria disapa akrab JK ini di kediaman pribadinya jalan Haji Bau, Makassar.</p><p>Meski demikian, dirinya menyinggung tentang aturan yang lama dengan baru, JK menyederhanakan Undang-undang yang baru dan lama, dulunya kalau ada organisasi yang melanggar dibawa ke pengadilan untuk diadili dibubarkan atau tidak.&nbsp;</p><p>"Sekarang terbalik, dibubarkan dulu kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan, kalau pengadilan mengatakan tidak sah maka tidak sah, jadi bedanya sedikit," jelas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu kepada wartawan.&nbsp;</p><p>Sebelumnya, pemerintah telah membubarkan organisasi Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap melenceng dari dasar negara, belakangan HTI mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan itu, sidang pun hingga saat ini masih bergulir di pengadilan. (Ant)</p><p><br></p><p>(Der)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 14:47 WIB

Kecelakaan mudik lebaran 2018 turun 46 persen

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 14:37 WIB

Posko Bakauheni catat 386.676 orang telah diberangkatkan ke Merak

Musibah | 20 Juni 2018 - 14:25 WIB

Tim gabungan temukan koordinat lokasi KM Sinar Bangun

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 14:12 WIB

Kapolri imbau pemudik tidak balik berbarengan

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 14:05 WIB

Kebakaran hutan pinus, jalur pendakian di Gunung Lawu ditutup

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 13:55 WIB

Kertasari hingga Cawang, one way terpanjang dalam sejarah Indonesia

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com