Kamis, 17 Agustus 2017

KPU Papua lantik 371 PPD dan PPS Kabupaten Jayapura

Jumat, 11 Agustus 2017 08:03

Foto: Aman Hasibuan Foto: Aman Hasibuan
Ayo berbagi!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura melantik sebanyak 371 orang Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 17 Distrik Kabupaten Jayapura, yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bupati Jayapura pada 23 Agustus 2017 mendatang.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi mengharapkan kepada semua anggota PPD dan PPS yang baru dilantik agar menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah dan janji yang diucapkan pada saat dilantik. 

Para petugas diharapkan melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh di lapangan, agar palaksanaan PSU Pilkada Bupati Jayapura dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan tidak terulang lagi pelanggaran seperti pada 15 Pefruari 2017 lalu. 

"PSU di kabupaten ini terjadi, karena ada kesalahan yang dilakukan penyelenggara di tingkat bawah. Nah kita harapkan petugas PPD dan PPS yang kita lantik ini tidak melakukan kesalahan yang sama lagi pada saat PSU nanti," kata Arisoi usai melantik anggota PPD dan PPS di Sentani, Kamis (10/8), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

Lebih lanjut kata Arisoi, apabila dalam PSU nanti masih ada penyelenggara tingkat bawah yang ditemukan melakukan kesalahan lagi, maka tidak menutup kemungkinan semua penyelenggara PSU ini akan diseret ke pidana hukum, sebab pelaksanaan PSU ini menggunakan uang negara, tetapi pelaksanaannya tidak sukses.

"Saya berharap pada kita semua, baik KPU, PPD, dan PPS bisa sepakat untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada Pilkada Februari lalu,” ujarnya.

Ia mengatakan, bahwa tanggungjawab ini diberikan kepada PPD dan PPS, karena mereka merupakkan perpanjangan tangan dari KPU di tingkat bawah, untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan ikut menentukan suksesnya pelaksanaan PSU di kabupaten setempat.

"Di tangan bapak dan ibu, uang negara yang kita pakai untuk uang rakyat bisa berjalan dengan baik. Tapi jika bapak dan ibu bermain-main dan tidak melaksanakan tanggung jawab di bawah dengan baik, maka kita akan bermasalah," tuturnya.

Arisoi mengimbau kepada anggota PPS agar segera mengangkat anggota KPPS sebanyak tujuh orang. Di setiap TPS harus benar-benar yakin bahwa tujuh orang yang diangkat tersebut harus hadir pada saat hari dilaksanakannya PSU di setiap TPS yang akan dilakukan PSU nantinya.

"Kita harus yakin bahwa tujuh orang KPPS ini harus hadir pada saat pelaksanaan PSU di setiap TPS. Tanggung jawab PPD untuk mengawal dan mengecek ini sampai beres dan tidak boleh dikasih tinggal," ungkapnya.

Pihaknya yakin bahwa para penyelenggara ditingkat bawah tidak mungkin menggantikan perolehan suara, tetapi kalau penyelenggara di tingkat bawah, terutama KPPS di setiap TPS tidak sah, maka akan diminta untuk dilakukan PSU ulang. 

"Kita semua harus yakin bahwa semua penyelenggara di PPS yang di SK kan itu yang harus hadir pada saat PSU dan mengambil bagian di dalam TPS untuk melaksanakan PSU," tukasnya.

Arisoi menambahkan, anggota PPD dan PPS yang sudah dilantik ini agar benar-benar mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan KPU. Jika waktu tidak cukup untuk Bimtek bagi PPD dan PPS, maka bisa ditambah hari, sehingga para anggota PPD dan PPS yang dibentuk ini benar-benar memahami dan nanti mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik saat pelaksanaan PSU mendatang.

Penulis: Angga Kusuma

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar