Senin, 23 Oktober 2017

KPK sindir pihak yang sebut 'safe house' tidak ada dasar hukumnya

Jumat, 11 Agustus 2017 12:04

Foto: Doddy Handoko Foto: Doddy Handoko
Ayo berbagi!

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan safe house sudah jelas dan kuat dasar hukumnya, ada undang-undang yang mengatur.

Reporter Elshinta.com, Dody Handoko melaporkan, menurut Febri, dasar hukum saksi dan rumah aman, tertera di Pasal 15 huruf a UU KPK, KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

"Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau 'melakukan evakuasi' termasuk perlindungan hukum," jelasnya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Menjadi aneh jika ada yang mengatakan safe house tidak ada dasar hukum apalagi menyebutkan sebagai rumah sekap hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi.

"Berdasarkan hal tersebut di atas, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi," tandasnya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar