Senin, 23 Juli 2018 | 22:39 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Dana bantuan parpol ke PPP kubu Romi sah

Pakar hukum:

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: www.harianterbit.com.
Foto: www.harianterbit.com.
<p>Dana bantuan partai politik (Banpol) yang diterima Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepemimpinan Romahurmuziy (Romi) dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sah. Pasalnya, surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romi masih berlaku.</p><p><br></p><p>"Selama keputusan Kemenkumham PPP Romi belum dicabut, maka tetap sah sampai sekarang, selama SK belum dibatalkan, dana Banpol sah untuk kubu yang memegang SK," ujar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Narotama Surabaya, Sholeh Ismail dihubungi wartawan, dalam rilisnya yang diterima <i><strong>redaksi elshinta.com</strong></i>, Sabtu (12/8)</p><p><br></p><p>Dia pun menjelaskan bahwa upaya hukum itu ada dua, yakni upaya hukum biasa dan luar biasa. Adapun upaya hukum biasa adalah tingkat 1 banding, kasasi dan lainnya, sedangkan upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali (PK).</p><p><br></p><p>"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 108/PUU-XIV/2016 menyatakan peninjauan kembali terhadap perkara perdata hanya satu kali, maka tidak diperkenankan PK lagi," kata Sholeh. </p><p><br></p><p>Maka itu, otomatis, PPP kubu Djan Faridz tidak bisa mengajukan PK terhadap putusan PK No.79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Mahkamah Agung (MA). Adapun melalui putusan PK No.79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 itu, MA mengabulkan gugatan perdata sengketa partai politik (Parpol) yang diajukan PPP kubu Romi. </p><p><br></p><p>Sholeh pun berpendapat, putusan kasasi Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz otomatis gugur dengan adanya putusan PK No.79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Mahkamah Agung.</p><p><br></p><p>"Mengenai terkabulnya upaya hukum luar biasa yaitu PK 79 secara otomatis telah mematahkan putusan kasasi 601,” ungkapnya. </p><p><br></p><p>Dia menambahkan, MA harus melaksanakan keputusan MK mengenai PK hanya satu kali. "Sebab keputusan MK bersifat mengikat bagi lembaga negara,” pungkasnya. </p><p><br></p><p>Seperti diketahui, melalui surat bernomor 213/2600/Polpum yang dikirimkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kemendagri meminta dana Banpol tersebut dicairkan bagi PPP kepengurusan Romahurmuziy alias Romi.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 21:51 WIB

1.981 kosmetik ilegal disita BPOM Kendari

Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 21:37 WIB

Stadion Jakabaring rusak, Menpora tunggu ketegasan PSSI

Politik | 23 Juli 2018 - 21:17 WIB

Masa jabatan Presiden dan Wapres untuk regenerasi

Bencana Alam | 23 Juli 2018 - 20:54 WIB

Musim kemarau, ribuan hektar sawah di Jabar alami kekeringan

Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 20:45 WIB

Menperin: IKM bisa ikut bangun `green diesel`

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com