Minggu, 22 Juli 2018 | 02:07 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Putusan PK MA akui legalitas PPP pimpinan Romahurmuziy

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
<p>Lembaga peradilan Indonesia menyikapi kepengurusan PPP dengan mengakhiri klaim legalitas kepengurusan PPP Kubu Djan Faridz.</p><p><br></p><p>Juni 2017 lalu, dua putusan pengadilan mengakhiri secara hukum persoalan kepengurusan PPP di tingkat pusat dengan mengkoreksi putusan pengadilan sebelumnya. Yang pertama adalah Putusan di tingkat peninjauan kembali No. 79/2017 dari MA yg membatalkan Putusan MA sebelumnya di tingkat kasasi No. 601/2015. Sedangkan yang kedua adalah Putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.</p><p><br></p><p>Anggota LBH DPP PPP, Syamsul Bahri mengatakan, semula MA memberikan angin kepada kubu Djan Faridz, cs ketika dalam putusan kasasi dinyatakan kepengurusannya sah.</p><p><br></p><p>Atas dasar putusan kasasi ini, maka ketika Menkumham RI mengeluarkan SK Kepengurusan PPP dibawah duet M. Romahurmuziy - Arsul Sani diajukan gugatan TUN oleh pihak Djan Faridz.</p><p><br></p><p>Namun Romahurmuziy, mengajukan PK dengan menunjukkan adanya kesalahan hakim kasasi dan bukti baru, dan alasan ini diterima oleh MA sehingga putusan kasasi tersebut dibatalkan.</p><p><br></p><p>Pembatalan putusan kasasi ini berakibat Djan Faridz, tidak lagi memiliki legalitas apapun untuk mengklaim keabsahan kepengurusannya.</p><p><br></p><p>“Apalagi Djan, tidak pernah diakui Pemerintah sehingga tidak mendapat SK dari Menkumham seperti yang disyaratkan dalam Pasal 23 UU Partai Politik (Parpol),” ujar Syamsul.</p><p><br></p><p>Syamsul melanjutkan setelah legalitas kepengurusan Djan Faridz rontok, oleh Putusan PK MA, maka PTTUN Jakarta-pun membatalkan Putusan PTUN Jakarta sebelumnya yang meminta Menkumham membatalkan SK-nya untuk kepengurusan PPP dibawah M. Romahurmuziy.</p><p><br></p><p>“Dua Putusan diatas melengkapi tiga putusan MK dan satu putusan PN Jakarta Pusat yang kesemuanya menolak gugatan Djan Faridz atau kadernya.</p><p><br></p><p>Di MK Djan, menguji materi UU Parpol dan UU Pilkada yang tuntutannya agar pihak-nya yang dinyatakan sebagai pengurus PPP yang sah dan berhak untuk mengusung calon kepala daerah dalam Pilkada serentak. Tuntutan ini ditolak oleh MK.</p><p><br></p><p>Menanggapi gagalnya upaya Djan Faridz, di seluruh jalur pengadilan ini, Syamsul Bahri menyatakan kebenaran materiel pada akhirnya yang menang. </p><p><br></p><p>"Sekali lagi, perkenankan saya mengajak semua anggota PPP, termasuk saudara saya Djan Faridz, saatnya bersama kita bersatu dan membangun kembali PPP," katanya. </p><p><br></p><p>Syamsul Bahri juga menyatakan bahwa PPP siap untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pesta demokrasi Pilkada 2018 dan Pileg 2019.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Asian Games 2018 | 21 Juli 2018 - 21:47 WIB

Menpora: Asian Games 2018 perekat persatuan bangsa

Aktual Dalam Negeri | 21 Juli 2018 - 20:51 WIB

Saat ramai kampanye politik, Menkes kampanye jamu

Otomotif | 21 Juli 2018 - 20:35 WIB

Lebih dekat dengan motor kustom Gibran Rakabuming

Musibah | 21 Juli 2018 - 20:25 WIB

12 rumah rusak akibat gempa Sumbar

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com