Sabtu, 15 Desember 2018 | 15:12 WIB

Daftar | Login

MacroAd

0 /

Anang Hermansyah: Kemerdekaan belum dirasakan pelaku ekonomi kreatif

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Foto: Effendi Murdiono
Foto: Effendi Murdiono
<p>Peringatan HUT RI ke-72 harus dirasakan semua eleman masyarakat Indonesia. Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi terhadap ekonomi kreatif harus dikonkretkan untuk memerdekakan pelaku kreatif di Indonesia.</p><p>DPR RI, Anang Hermansyah kepada Kontributor Elshinta, Effendi Murdiono, Kamis (17/8) mengatakan, peringatan Kemerdekaan ke-72 RI harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan kekinian. Sektor ekonomi kreatif yang digadang-gadang sebagai tulang punggug baru ekonomi di Indonesia belum menunjukkan greget yang signifikan.</p><p>"Tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ada ikhtiar kuat untuk memajukan sektor ekonomi kreatif, tapi sayangnya terkendala oleh birokrasi di bawahnya, maka dapat saya katakan, sektor ekonomi kreatif belum sepenuhnya merdeka," ujarnya.</p><p>Anang mencontohkan sektor musik di Indonesia yang hingga saat ini masih berkutat di persoalan hak cipta, pembajakan hingga implentasi UU No 28/2014 tentang hak cipta yang masih terkendala di lapangan.</p><p>"Bagaimana kita bicara soal kemerdekaan bagi pelaku industri musik, bila pembajakan masih mudah dijumpai, sistem pembayaran royalti masih bermasalah, termasuk instrumen Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang nyatanya hampir tiga tahun berjalan belum efektif di lapangan," tukasnya.</p><p>LMK sebagai badan yang mengurus masalah royalti bagi pekerja musik, namun dalam kenyataannya belum berfungsi dengan baik. Ia berharap, LMKN dan LMK dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p><p>Anang menguraikan komitmen Presiden Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana disampaikan dalam pidato sidang tahunan MPR, semestinya diwujudkan dengan salah satunya mendorong sektor ekonomi kreatif lebih nyata.</p><p>"Kementerian dan lembaga semestinya bisa menerjemahkan visi misi Presiden di bidang ekonomi kreatif. Kewenangan yang dimiliki kmenterian dan lembaga harus digunakan dengan semaksimal mungkin, bukan justru hanya sekadar menjadi event organizer," tandasnya.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Politik | 15 Desember 2018 - 15:09 WIB

SBY geram bendera Partai Demokrat dirobek dan dibuang

Aktual Pemilu | 15 Desember 2018 - 14:56 WIB

Lumajang lumbung suara Hanura Jatim 2019

Megapolitan | 15 Desember 2018 - 14:37 WIB

Satgas Saber Pungli temukan dugaan pungli di BUMN

Aktual Dalam Negeri | 15 Desember 2018 - 14:25 WIB

Menhan RI berkunjung ke Pekalongan

Sosbud | 15 Desember 2018 - 14:14 WIB

Ribuan santri di Kudus ikuti jalan sehat

<p>Peringatan HUT RI ke-72 harus dirasakan semua eleman masyarakat Indonesia. Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi terhadap ekonomi kreatif harus dikonkretkan untuk memerdekakan pelaku kreatif di Indonesia.</p><p>DPR RI, Anang Hermansyah kepada Kontributor Elshinta, Effendi Murdiono, Kamis (17/8) mengatakan, peringatan Kemerdekaan ke-72 RI harus dikontekstualisasikan dalam kehidupan kekinian. Sektor ekonomi kreatif yang digadang-gadang sebagai tulang punggug baru ekonomi di Indonesia belum menunjukkan greget yang signifikan.</p><p>"Tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ada ikhtiar kuat untuk memajukan sektor ekonomi kreatif, tapi sayangnya terkendala oleh birokrasi di bawahnya, maka dapat saya katakan, sektor ekonomi kreatif belum sepenuhnya merdeka," ujarnya.</p><p>Anang mencontohkan sektor musik di Indonesia yang hingga saat ini masih berkutat di persoalan hak cipta, pembajakan hingga implentasi UU No 28/2014 tentang hak cipta yang masih terkendala di lapangan.</p><p>"Bagaimana kita bicara soal kemerdekaan bagi pelaku industri musik, bila pembajakan masih mudah dijumpai, sistem pembayaran royalti masih bermasalah, termasuk instrumen Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang nyatanya hampir tiga tahun berjalan belum efektif di lapangan," tukasnya.</p><p>LMK sebagai badan yang mengurus masalah royalti bagi pekerja musik, namun dalam kenyataannya belum berfungsi dengan baik. Ia berharap, LMKN dan LMK dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p><p>Anang menguraikan komitmen Presiden Joko Widodo melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagaimana disampaikan dalam pidato sidang tahunan MPR, semestinya diwujudkan dengan salah satunya mendorong sektor ekonomi kreatif lebih nyata.</p><p>"Kementerian dan lembaga semestinya bisa menerjemahkan visi misi Presiden di bidang ekonomi kreatif. Kewenangan yang dimiliki kmenterian dan lembaga harus digunakan dengan semaksimal mungkin, bukan justru hanya sekadar menjadi event organizer," tandasnya.</p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 14 Desember 2018 - 17:56 WIB

Capres Jokowi dialog dengan pelaku usaha muda UKM

Kamis, 13 Desember 2018 - 10:51 WIB

KPK panggil Bupati Jepara terkait kasus suap

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:25 WIB

Mantan diplomat Kanada dikabarkan ditahan di China

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com