Sabtu, 18 November 2017

Rawan kecurangan, peserta BPJS harus cerdas dan berani lapor

Selasa, 05 September 2017 20:07

Foto: Prasetyo. Foto: Prasetyo.
Ayo berbagi!

Kota Medan, Sumatera Utara termasuk sebagai daerah dengan akses, mutu dan kualitas layanan yang memiliki potensi praktek fraud (kecurangan) dalam pemberian layanan BPJS yang menyebabkan para peserta BPJS dirugikan.

Hal ini diungkap oleh Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Business Link (IBL) dalam sebuah investigasi yang hasilnya dipaparkan dalam Media Briefing berjudul  “Memetakan Potential Fraud Dalam Implementasi Program JKN-BPJS Kesehatan di Kota Medan” yang berlangsung di Sekretariat Sahdar di Jl. Bilal Gg. Arimbi, Kota Medan, Selasa (5/9).

Dipaparkan, praktek kecurangan ini dibuktikan dengan akurasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015, penduduk miskin di Indonesia hanya berkisar 12-15 %, namun faktual penduduk yang telah mendapat PBI telah mencapai 30 %, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Medan.

Namun, disampaikan oleh Koordinator Divisi Pelayan Publik Sahdar, Masri Ahmad Harahap, masih banyak penduduk miskin di Kota Medan yang belum ter cover. Fraud di isu ini sebenarnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat, misalnya karena menjadi kerabat pemerintah atau pendukung pemerintah dalam Pilkada, maka ditetapkan menjadi PBI. Akibatnya, tidak semua PBI diberikan kepada orang miskin tetapi juga diberikan kepada penduduk yang mampu secara ekonomi. 

“Kami mendapati bahwa di lapangan, jumlah penduduk miskin berbeda dengan pendataan. Malah yang tidak miskin mendapati BPJS kategori PBI,” ujar Masri seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Prasetyo. 

Selain itu, ditemukan pula berbagai keluhan pelayanan dari pasien yang menggunakan fasilitas, baik pada tingkat pertama (FKTP) maupun pada tingkat lanjutan (FKTL). Keluhan tersebut berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan, keterbatasan peralatan medis, ketersediaan obat, malpraktik, perlakuan diskriminatif terhadap pasien, serta dugaan pungutan terhadap pasien BPJS.

Disampaikan oleh peneliti dari Indonesia Businees Link (IBL), Nazmu Laila bahwa saat ini kecurangan di BPJS juga diindikasi pengadaan obat. Contohnya, sering sekali didapati stok obat kosong ketika pasien BPJS  berobat. Terpaksa, pasien harus beli keluar. Kekosongan obat ini tidak masuk akal. Sebab, setiap Dinas kesehatan di Kabupaten/kota memiliki Rencana Kebutuhan Obat atau  RKO. Padahal pemerintah juga telah mengantisipasi kecurangan dalam pengadaan obat  ini dengan membuat e-katalog. Namun, keberadaan e-katalog ini tidak berjalan maksimal.

“Pengadaan obat seperti inilah yang tidak diketahui public dan menjadi ajang bagi pihak terkait dalam memainkan harga pengadaan,” Ucap Nazmu Laila.

Permasalahan lain juga ditemukan dalam pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas. Tidak adanya hukum yang mengatur tentang pengelolaan dana Kapitasi menjadi salah satu faktor penyalahgunaan dana kapitasi di Puskesmas. Pengelolaan dana kapitasi terhadap publik juga tidak trasnparansi, khususnya pegawai puskesmas menjadi faktor menguatnya dugaan manipulasi pembayaran fee Jasa Perawat (Jasper). 

Indonesia Corruption Watch melalui Febri Hendri Antoni Arief juga memperkuat indikasi kecurangan yang dilakukan saat ini. Ia bersama dengan rekan-rekan dari Sahdar dan IBL masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait praktek kecurangan BPJS yang ada di Kota Medan.

Ternyata ICW memliki mengungkapkan bahwakota Medan adalah bagian Kecil, dimana Provinsi Sumatera Utara merupakan lokasi terbesar korupsi dibidang kesehatan dengan 36 kasus dan mengakibatkan kerugian negar mencapai Rp. 92,4 Milyar.

“Bisa dibilang, Provinsi Sumatera Utara ini  krisis korupsi. Ini karena mudahnya untuk korupsi atau karena lemahnya pengawasan perlu menjadi pehatian,” beber Febri.

Beberapa temuan kecurangan tersebut sebenarnya sudah dideteksi oleh Kementerian Kesehatan RI yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 tentang Potensi Fraud Dalam Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional.

Namun beberapa temuan kecurangan baru lainnya yang tidak tercatat dalam Permenkes 36 tahun 2015 tersebut juga akan diungkap dalam hasil penelitian ini. Artinya, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kemenkes RI selama ini terbukti belum efektif dan optimal, di KotaMedan.

Saridi (50) dan Misiyem (50) mungkin satu dari warga Medan yang sebelumnya punya pengalaman pahit dan mau bercerita tentang sistem pembayar BPJS. Mereka suami istri yang menjadi korban dan harus merogoh uang lebih untuk membayar BPJSnya secara online di salah satu tempat perbelanjaan. Saat ia mengkonfirmasi hal tersebut kepada kasir, mereka menjawab bahwa tidak tahu mengenai kenaikan yang terjadi. 

"Bigitu nominal yang tertera, kami hanya menjalankan tugas," ingat Sarkiyem yang saat itu kembali dongkol.

Dengan adanya praktek kecurangan ini, masyarakat juga harus cerdas dan tidak takut jika menjadi korban atau mendapati tindak pelanggaran yang dilakukan oleh BPJS. Pengaduan tersebut nantinya bisa diteruskan ke Sahdar untuk ditindak lanjuti dan Sahdar juga akan siap memberikan pendampingan kepada korban jika diperlukan. 

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar