Kamis, 21 Juni 2018 | 17:23 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Rieke Diah Pitaloka: RS Mitra Keluarga Kalideres tak manusiawi

Kasus Bayi Debora

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
<p>Meninggalnya Bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) yang merupakan peserta BPJS Kesehatan diduga terjadi lantaran terlambatnya mendapat penanganan di ruang gawat darurat bayi PICU (Pediatric Intensive Care Unit) dari RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Hal ini lantaran kedua orang tua bayi tersebut belum membayar kekurangan uang muka.</p><p><br></p><p>Kondisi ini pun mendapatkan perhatian dari Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Ia menegaskan bahwa, tindakan rumah sakit yang tidak segera memasukkan dan merawat pasien di ruang PICU sesuai indikasi medis karena faktor biaya, sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia adalah kebijakan tidak manusiawi dan melanggar hukum.</p><p><br></p><p>“Jika benar seperti itu, maka ini adalah tindakan yang melanggar hukum,” kata Rieke Diah Pitaloka hari ini, Senin (11/9).</p><p><br></p><p>Dalam keterangan tertulis yang diterima <i><strong>redaksi elshinta.com</strong></i>, Senin (11/9), Rieke memaparkan, Kebijakan rumah sakit diduga melanggar berbagai Peraturan-Perundang-Undangan:</p><p><br></p><p>A. UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 23 Ayat 2</p><p>“Dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.</p><p><br></p><p>B. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 ayat 1 dan 2 dan Pasal 190 ayat 1 dan 2</p><p>a.Pasal 32 ayat 1</p><p><br></p><p>“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu,” tegas Rieke.</p><p><br></p><p>b.Pasal 32 ayat 2</p><p><br></p><p>“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka,” imbuhnya.</p><p><br></p><p>c. Pasal 190 ayat 1</p><p><br></p><p>“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.</p><p><br></p><p>d. Pasal 190 ayat 2</p><p><br></p><p>“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.</p><p><br></p><p>“Merujuk kasus kematian bayi Debora membuktikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih buruk dan masih banyak rumah sakit nakal, belum ada sistem yang baik sehingga dapat memastikan perlindungan pasien,” tukasnya.</p><p><br></p><p>Dengan perkembangan terakhir jumlah peserta BPJS Kesehatan 180.772.917 (data per 1 September 2017), maka pemerintah harus lebih serius dan sunguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit termasuk rumah sakit swasta.</p><p><br></p><p>Sehubungan dengan kasus bayi Debora maka Rieke yang juga anggota Pansus UU BPJS 2010-2011 menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut:</p><p><br></p><p>1. Mendesak Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Dinas Kesehatan DKI agar melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus bayi Debora.</p><p><br></p><p>2. Mendesak aparat penegak hukum memproses pidana pelanggaran yang dilakukan rumah sakit.</p><p><br></p><p>3. BPJS Kesehatan agar memperluas kerjasama dengan rumah sakit swasta.</p><p><br></p><p>4. Kementerian Kesehatan agar menertibkan rumah sakit nakal dan menerbitkan peraturan semua rumah sakit termasuk rumah sakit swasta wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tidak boleh menolak pasien.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Luar Negeri | 21 Juni 2018 - 17:22 WIB

Dewan Keamanan Eropa desak Rusia bebaskan sutradara asal Ukraina

Megapolitan | 21 Juni 2018 - 17:07 WIB

Volume sampah di Jakarta menurun selama Lebaran

Hukum | 21 Juni 2018 - 16:57 WIB

Presiden: Tidak ada intervensi SP3 Rizieq

Hukum | 21 Juni 2018 - 16:44 WIB

Anggota DPR dilaporkan atas tuduhan pengeroyokan

Aktual Dalam Negeri | 21 Juni 2018 - 16:35 WIB

Pemudik minta jalur khusus balita di Bakauheni

Megapolitan | 21 Juni 2018 - 16:26 WIB

Anies-Sandi halal bihalal bersama jajaran PNS

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

Selasa, 12 Juni 2018 - 12:26 WIB

Hari raya Idul Fitri, listrik aman dari pemadaman

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com