Selasa, 26 September 2017

Sanksi baru buat Korea Utara dengan dukungan Rusia dan Cina

Selasa, 12 September 2017 09:00

BBC Indonesia BBC Indonesia
Ayo berbagi!

The security operation targeting Rohingya Muslims in Myanmar "seems a textbook example of ethnic cleansing", the UN human rights chief says.

Zeid Raad Al Hussein urged Myanmar to end the "cruel military operation" in Rakhine state.

More than 300,000 Rohingya Muslims have fled to Bangladesh since violence erupted there late last month.

The military says it is responding to attacks by Rohingya militants and denies it is targeting civilians.

The violence began on 25 August when the Rohingya militants attacked police posts in northern Rakhine, killing 12 security personnel.

Rohingyas who have fled Myanmar since then say the military responded with a brutal campaign, burning villages and attacking civilians in a bid to drive them out.

The Rohingya, a stateless mostly Muslim minority in Buddhist-majority Rakhine, have long experienced persecution in Myanmar, which says they are illegal immigrants.

Mr Zeid, the United Nations High Commissioner for Human Rights, said the current operation in Rakhine was "clearly disproportionate".

"We have received multiple reports and satellite imagery of security forces and local militia burning Rohingya villages, and consistent accounts of extrajudicial killings, including shooting fleeing civilians," he said.

"I call on the government to end its current cruel military operation, with accountability for all violations that have occurred and to reverse the pattern of severe and widespread discrimination against the Rohingya population," he said.

Latest reports put the number of those who have fled to Bangladesh at 313,000. Aid agencies say they are in desperate need of food, shelter and medical aid and that current resources are inadequate.

Cina dan Rusia bergabung dengan para anggota Dewan Keamanan PBB lain yang dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara untuk uji coba nuklir keenam dan terbesarnya.

Pemungutan suara DK PBB menghasilkan keputusan dengan dukungan 15-0 terhadap resolusi sanksi rancangan AS yang melarang ekspor batubara, timbal dan makanan laut.

Pyongyang mengaku telah mengembangkan bom hidrogen dan terus mengancam untuk menyerang AS.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa sanksi baru bagi Korea Utara akan percuma saja, karena menurutnya rakyat Korut akan lebih suka makan rumput ketimbang menghentikan program nuklir.

Sanksi baru ini disepakati pada hari Senin setelah AS menghapus beberapa ketentuan ketat yang diumumkannya pekan lalu, antara lain embargo minyak menyeluruh dan langkah-langkah untuk membekukan aset pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Langkah-langkah tersebut, antara lain larangan ekspor tekstil, dimaksudkan untuk menghentikan kemampuan Pyongyang dalam mendanai dan bahan bakar program nuklirnya.

Ini merupakan resolusi kesembilan sejak 2006 yang secara bulat disahkan oleh PBB.

Utusan Cina untuk PBB, Liu Jieyi, mendesak Korea Utara untuk 'menanggapi dengan serius' resolusi terbaru ini dan meminta semua pihak untuk tetap 'berkepala dingin.'

Sementara itu, duta besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan bahwa merupakan 'sebuah kesalahan besar meremehkan' sebuah prakarsa yang diajukan oleh Cina dan Rusia.

Kedua negara telah mengusulkan penghentian sementara pengujian rudal nuklir dan balistik Pyongyang dan latihan militer AS dan Korea Selatan di wilayah tersebut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah memperingatkan bahwa AS dapat melarang perdagangan dengan negara-negara yang melakukan bisnis dengan Korea Utara.

Pada bulan Agustus, sebuah babak baru sanksi AS melarang berbagai ekspor, termasuk batu bara, yang diperkirakan membuat Korea Utara kehilangan sekitar $1 miliar (sekitar Rp13 triliun) - yang merupakan sekitar sepertiga dari seluruh pendapatan ekspornya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-MiE

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar