Sabtu, 23 September 2017

Sikapi Tragedi Rohingya

Anggota DPR RI serahkan surat keprihatinan kepada parlemen Myanmar

Selasa, 12 September 2017 20:27

Foto: Istimewa. Foto: Istimewa.
Ayo berbagi!

Sebanyak 31 anggota DPR RI lintas fraksi menandatangani surat keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. Selanjutnya, surat tersebut diserahkan oleh anggota DPR RI dari FPDIP Eva Sundari kepada ketua dan anggota Parlemen Myanmar.

Surat diterima MP Kyaw Than dari Partai USPD bertempat di Ruang BKSAP, DPR RI, Jakarta, Selasa (12/9).

Dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com, Selasa (12/9), anggota DPR RI dari FPDIP Eva Sundari menjelaskan, surat yang ditandatangani anggota DPR RI lintas fraksi tersebut berisi keprihatinan yang mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya. "Kita paham bahwa Pemerintah Myanmar membantah hal-hal tersebut, tetapi segunung fakta dan bukti yang meyakinkan telah kami terima bahwa kekejaman tengah berlangsung di sana. Bantahan dan pengingkaran Pemerintah Myanmar amat tidak berdasar dan akan sia-sia," kata Eva.

Disis lain, lanjut Eva, pihaknya sangat mendukung rekomendasi dari Komisi Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan dibentuk oleh Pemerintah Myanmar. "Dalam rekomendasi tersebut dikatakan bahwa solusi problem mendasar harus bersifat jangka panjang. Indonesia siap untuk mendukung Pemerintah Myanmar dalam menerapkannya," ujar Eva.

Parlemen RI, sekaligus meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan berupa penghentian kekejaman yang terjadi di Negara Bagian Rakhine dan untuk melindungi semua warga sipil yang tinggal di sana, terlepas dari status agama, etnis, atau kewarganegaraan.

Berikut isi lengkap surat tersebut:

Kepada
Yth. U win Myint, Ketua Myanmar (Lower House)
Yth. U Mahn Win Khaing Than, Ketua Upper House)
Yth Para anggota Parlemen Myanmar

12 September 2017

Yth. para Ketua dan anggota Parlemen,

Sebagai sesama anggota parlemen, kita sangat prihatin situasi di Rakhine State. Begitu makin banyak orang yang terbunuh, terusir, dan kesengsaraan yg tdk terukur sebagai akibat tindak kekerasan yang tengah berlangsung di sana. Kami mendesak agar anda mempergunakan kekuatan parlemen untuk mendorong Pemerintah Myanmar untuk melindungi semua penduduk sipil di Rakhine State tanpa melihat etnis, agama maupun status kewarganegaran mereka.

Lebih dari 300.00 orang Rohingya dipaksa untuk menyeberang perbatasan ke Banglades sejak militer Myanmar melaksanakan 'operasi pembersihan' di bagian utara Rakhine State pada tanggal 25 Agustus yang lalu. Sepuluh ribuan non muslim juga terusir dari rumah mereka akibat pertempuran militer tersebut. Kita sudah menyaksikan dari satelit bagaimana pembakaran yang luas terhadap seluruh desa-desa di wilayah tersebut. Para korban yang selamat bersaksi atas adanya cerita mengerikan terkait pembunuhan masal dan kekerasan seksual. Kita juga mendapat informasi bahwa militer Myanmar juga menanam ranjau-ranjau darat sekitar perbatasan Bangladesh yang jelas menargetkan penduduk yang menyelamatkan diri.

Kita paham bahwa Pemerintah Myanmar membantah hal-hal tersebut, tetapi segunung fakta dan bukti yang meyakinkan telah kami terima bahwa kekejaman tengah berlangsung di sana. Bantahan dan pengingkaran Pemerintah Myanmar amat tidak berdasar dan akan sia-sia. Kita sudah pelajari bahwa 'operasi pembersihan' diinisiasi oleh militer Myanmar sebagai respon terhadap serangan ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) ke pos polisi yang menyebabkan kematian 12 tentara.

Indonesia, sudah lebih dari paham bahayanya terorisme dan ekstrimisme. Tapi, kita tidak melaksanakan dan menolak respon yang membabi buta dengan menghukum semua orang termasuk masyarakat sipil yang tidak bersalah terutama anak-anak dan perempuan. Semua orang harus dilindungi tanpa melihat latar belakang primordial mereka.

Kita juga prihatin terhadap implikasi krisis saat ini di wilayah regional kita bersama. Krisis saat di Myanmar resikonya harus ditanggung secara kolektif misalkan ancaman berupa berbondongya lagi pengungsi ke negara2 tetangga dalam jumlah yang lebih besar. Lebih lanjut, taktik kejam yang dipakai Tatmadaw dalam konteks 'operasi pembersihan' dapat memberi angin kepada kelompok ekstrimist dan akibatnya bisa mengancam perdamaian yang sudah bisa kita jaga di Asean selama ini.

Kami sangat mendukung rekomendasi dari Komisi Rakhine yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan dibentuk oleh Pemerintah Myanmar. Dalam rekomendasi tersebut dikatakan bahwa solusi problem mendasar harus bersifat jangka panjang. Indonesia siap untuk mendukung Pemerintah Myanmar dalam menerapkannya. Mengidentifikasi akar masalah dan menyelesaikan masalah struktural yaitu masalah kewarganegaraan yang merupakan pemicu ketegangan antar-komunal. Tapi pertama, pembunuhan dan pengusiran massal harus dihentikan.

Sebagai orang Indonesia, kami memahami proses transisi yang sulit dari sistem otoriter ke demokrasi. Kami terus mendukung usaha masyarakat Myanmar untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan di Myanmar, berdasarkan pada promosi dan perlindungan atas hak semua orang, dan kami siap untuk berbagi pelajaran lebih lanjut dari pengalaman kami dalam transisi demokrasi, yang mungkin dapat sesuai dengan situasi Myanmar.

Dalam semangat itulah, kami meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan berupa penghentian kekejaman yang terjadi di Negara Bagian Rakhine dan untuk melindungi semua warga sipil yang tinggal di sana, terlepas dari status agama, etnis, atau kewarganegaraan. Kami menuntut Panglima Tertinggi Tatmadaw Min Aung Hlaing untuk mengakhiri pembantaian, pembakaran, dan perpindahan massa, yang sedang berlangsung di tangan pasukan keamanan di bawah kendali langsungnya. Dan kami menuntut pemerintah sipil, yang dipimpin oleh Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, untuk tidak mendorong propaganda anti-Rohingya dan untuk fokus melindungi semua warga sipil, daripada mengutuk satu kelompok.

Kami mendesak Anda, sebagai sesama anggota parlemen, untuk menggunakan posisi Anda untuk mempengaruhi perubahan ke arah positif, termasuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil dan menghentikan operasi "pembersihan" militer di negara bagian Rakhine utara. Ini bukan masalah agama. Ini adalah masalah kemanusiaan fundamental dan merupakan tanggung jawab kita satu sama lain sebagai manusia. Kami berharap Anda akan mengikuti dengan sungguh-sungguh rekomendasi dan permintaan kami.

Hormat kami,


Eva Sundari

Didukung oleh

1. Mahfudz Sidik - FPKS
2. Yaqut Cholil Qoumas - FPKB
3. Akbar Faiaal - FNasdem
4. Henky Kurniadi - FPDIP
5. Said Abdullah - FPDIP
6. Henry Yosodiningrat - FPDIP
7. Melkias M Mekeng - F PGolkar
8. M. Sarmuji - F PGolkar
9. Anna Mu'awanah - FPKB
10. M. Farid Alfauzi Hanura - F Hanura
11.Bertu Merkas PKB
12. Elviana PPP
13. Wilgo Zainar Gerindra
14. I Gusti Agung Rau Wirajaya PDIP
15. Maman Imanul Haq PKB
16. Tutik Kusuma Wardhani - FPD
17. H. Sukiman - FPAN
18. Amir Uskara - FPPP
19. Indah Kurnia - F PDIP
20. Michael Jenno - FPDIP
21. Heri Gunawan - F Gerindra
22. Nuhayatul Wafiroh - FPKB
23. TB Ace Hasan Syadzili - F PGolkar
24. A junaidi Auly - FPKS
25. Aditya Anugrah Moha - F PGolkar
26. Andreas Susatyeo - FPDIP
27. Nur Cahayati - FPKB
28. Supriyanto - F Gerindra
29. Andi Achmad Dara - F PGolkar
30. Prof Hendrawan - FPDIP

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar