Senin, 20 November 2017

Klaim ketum PKPI Papua

Ramses Wally akan polisikan Junaedi

Rabu, 13 September 2017 17:27

Foto: Aman Hasibuan Foto: Aman Hasibuan
Ayo berbagi!

Ramses Wally mengklaim jika dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Papua (DPD) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang sah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI, Hendro Priyono.

“Sampai kini, saya masih memegang SK dari pusat sebagai Ketua PKPI Papua, dan apa yang telah dilakukan oleh Junaedi yang mengaku sebagai Ketua DPD PKPI Papua adalah tidak benar dan telah melakukan pembohongan publik,” kata Ramses Wally kepada wartawan termasuk Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Rabu (13/9).

Pernyataan ini sengaja disampaikan oleh Ramses Wally untuk mengklarifikasi sekaligus membantah pernyataan Junaedi yang secara sepihak menyampaikan di beberapa media bahwa dirinya sebagai Ketua Partai PKPI di Papua.

Sehubungan dengan berbagai kegiatan yang salama ini sudah dilaksanakan oleh Junaedi bersama kawan-kawannya yang menyatakan bahwa mereka adalah pengurus yang sah dari PKPI, maka Ramses berharap pihak Junaedi bisa menunjukkan SK dan juga terdaftar di Kemenkumham.

"Jika tidak maka dia melakukan pembohongan publik, seolah-olah dia adalah ketua yang sah. Dia itu hanya cari makan, dia bukan pendiri PKPI. Saya yang menjadikan PKPI ada di tanah Papua. Junaedi itu, saya yang angkat dia menjadi ketua di Kota Jayapura, dia seperti kacang lupa kulit," ujarnya.

Lebih lanjut Ramses menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan Junaedi untuk membuka pendaftaran penerimaan calon bupati dan gubernur sudah melanggar aturan dan hukum yang berlaku di negara ini.

"Saya mau ingatkan saja bahwa akan terjadi gesekan pada pemilihan gubernur atau bupati tahun depan. Dimana ada dukungan dari PKPI yang tidak sah dari Pak Junaedi. Atas kejadian tersebut kami juga sudah melaporkan dirinya ke Polda Papua dengan tuntutan pencemaran nama baik," katanya.

Dikatakannya, kenapa tuntutannya adalah pencemaran nama baik, karena ketika Junaedi melaksanakan kegiatan belum lama ini mengatakan bahwa Hendro Priyono bukan lagi sebagai Ketua Umum PKPI. 

"Kami juga sudah melaporkan ke KPU, Panwas dan Bawaslu terkait hal ini, sehingga ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kabupaten Nabire, Naftali Kobepa mengungkapkan, pihaknya sangat menyesal apa yang dilakukan Junaedi karena sesuai dengan legalitas pihaknya memilikinya.

"Pilkada lalu di Jayapura, Dogiyai, dan Mimika kami tidak memiliki calon karena ulah dari Junaedi. Dia buka pendaftaran penjaringan namun tidak memiliki surat dari Kemenkumham. Untuk itu, ke depannya kami berharap pihak-pihak terkait termasuk calon bupati atau gubernur yang akan bertarung di Pilkada 2018 agar lebih jeli melihat Parpol dan Pimpinan Parpol yang sah," ungkapnya.

Penulis: Angga Kusuma.

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-ank

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar