Sabtu, 23 Juni 2018 | 01:44 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Sultan temui presiden terkait jabatan gubernur DIY

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
<p>Sultan Hamengku Buwono X menemui Presiden Joko Widodo terkait dengan masa jabatannya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang akan habis pada tahun ini.</p><p>"Saya kan habis masa jabatan tanggal 10 (Oktober), jadi itu saja. Surat (verifikasi DPRD Yogyakarta) sudah selesai," kata Sultan Hamengku Buwono X di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/9).</p><p>Pada 2 Agustus 2017 lalu, DPRD DIY melalui Rapat Paripurna Istimewa kembali menetapkan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY periode masa jabatan 2017-2022 serta menetapkan Adipati Kadipaten Pakualaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY.</p><p>Penetapan itu sesuai dengan UU Keistimewaan DIY yang menyebutkan Gubernur dan Wagub DIY diisi oleh Raja Keraton Yogyakarta yang bergelar Sultan Hamengku Buwono, sedangkan jabatan Wagub DIY diisi oleh Adipati Kadipaten Pakualaman yang bergelar Adipati Paku Alam.</p><p>Setelah pengesahan akan dilanjutkan dengan pelantikan Gubernur dan Wagub DIY yang diperkirakan akan jatuh pada 13 Oktober 2017.&nbsp;</p><p>Terkait dengan putusan hasil uji materi MK pada 31 Agustus 2017 tentang Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan "calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat", juga menurut Sultan tidak ada kaitannya dengan pelantikan sebagai Gubernur nanti.</p><p>"Tidak ada hubungannya, itu kan kepentingan internal kemarin, eksternal tidak ikut campur," tambah Sultan.</p><p>Ia yakin hal itu tidak akan menimbulkan masalah.</p><p>"Tidak masalah," tegas Sultan.</p><p>Menurut MK, rumusan Pasal 18 Ayat (1) Huruf m UU KDIY mengandung pembatasan terhadap pihak-pihak yang statusnya tidak memenuhi kualifikasi dalam norma a quo untuk menjadi calon kepala daerah yang di dalamnya termasuk perempuan.</p><p>Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo, dijelaskan bahwa pembatasan tersebut bukan didasari dengan maksud memenuhi tuntutan yang adil, yang didasarkan atas pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, maupun ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pilkada Serentak 2018 | 22 Juni 2018 - 21:39 WIB

Bamsoet ajak elite politik fokus pada pilkada

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 21:27 WIB

Menkominfo ingatkan jajaran bekerja lebih efisien

Bencana Alam | 22 Juni 2018 - 21:12 WIB

Banjir bandang melanda dua kecamatan di Banyuwangi

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:58 WIB

Menhub minta pemuda Toba dididik ilmu pelayaran

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 20:45 WIB

Menlu Retno dijadwalkan hadiri pertemuan CEAPAD di Bangkok

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com