Sabtu, 23 September 2017

Pemilik ulayat minta pemerintah segera bayar lahan sekolah

Jumat, 15 September 2017 21:25

Foto: Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. Foto: Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.
Ayo berbagi!

Pemilik ulayat di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua meminta pemerintah setempat segera membayar lahan tempat pembangunan sekolah khususnya di SD Negeri Kemiri Sentani dan SMP Negeri 5 Sentani sesuai dengan janjinya pada tahun ini. Pasalnya, dua sekolah yang ada di kawasan Sentani ini masih menjadi masalah.

“Pemalangan dua sekolah ini saya lakukan karena Bupati Jayapura tak tepati janji pembayaran lahan, tahun lalu bupati janji mau selesaikan pembayaran ganti rugi tanah sesuai dengan kesepakatan pada tahun lalu saat pertemuan di sekolah bersama bupati dan pihak adat. Dalam pertemuan itu bupati sudah sepakat untuk di bayarkan tahun 2017 ini,” kata Ondoafi Kampung Ifale, Jhon Suebu, kepada wartawan di Sentani, Jumat (15/9), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

Menurut dia, pihak pertanahan sudah melakukan pengukuran agar proses pembayarnya segera dilakukan, namun pembayaran ganti rugi tanah ini tidak dimasukkan dalam APBD perubahan dan ditunda hingga tahun 2018.

“Saya heran kenapa anggaran pembayaran lahan sekolah ini dalam APBD peruhan tidak di masukkan. Kita sudah tanyakan hal ini ke pihak pertanahan dan mengatakan tahun 2018 baru akan di bayarkan. Saya tidak mau pembayaranya dilakukan tahun depan, karena bupati janji bayar 2017 ini, karena itu saya datang palang,” ujarnya.

Untuk memastikan status penyelesaikan tanah tersebut, lanjut Jhon Suebu, pihaknya melakukan pemalangan terhadap dua sekolah ini, sehingga proses pembayaran dilakukan pada tahun ini.

“Bupati sudah janji tahun 2017 ini dibayarkan, tetapi tidak ada realisasinya, dan tidak di masukkan dalam APBD perubahan. Luas tanah yang harus di bayarkan kepada kami seluas 1 hektar dengan harga permeter satu juta rupiah,” ujarnya.

Ia mengaku, hingga saat ini pihak pemerintah tidak pernah datang untuk melakukan pertemuan mengatur harga tanah, karena itu sekolah harus di tutup karena tidak ada niat dari pemerintah setempat untuk melakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi hak ulayat sekolah tersebut.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ondoafi Jhon Suebu, Wijaya, SH mengungkapkan, pihaknya sangat menyayangkan pemerintah yang kurang bijaksana dalam masalah penyelesaian  pembayaran lahan bangunan sekolah tersebut.

“Pada hal bapak ondo ini sudah melakukan pemalangan tiga kali, seharusnya kan dari pemerintah ini juga mau secepatnya menyelesaikan walaupun itu tidak berupa administrasi, minimal dari pihak pemerintah itu ketemu dengan bapak ondo membicarakan masalah itu,” tegasnya.

Ia mengaku, bahwa pihak ondoafi tersebut sangat prihatin dengan kejadian ini, karena fasilitas umum yang digunakan untuk sekolah, namun pemerintah dinilai tidak tanggap dalam persoalan sekolah ini.

“Kami punya klien melakukan tindak seperti ini supaya pemerintah ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kami menilai klaien kami di permaikan, karena sampai sekarang ini tidak jelas juga pembayaranya, sehingga dia sebagai pemilik hak ulayat melakukan pemalangan untuk sementara,” tuturnya.

Wijaya menyebutkan, apabila pembayaran hak ulayat ini sudah bisa diselesaikan, dan ada pertemuan dengan pihak pemerintah kami bersedia dimediasi dengan cara yang baik dan bijaksana.

Penulis: Andi Juandi

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-AnJ

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar