Senin, 23 Juli 2018 | 15:12 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Darmin: Presiden sudah tandatangani Perpres percepatan pelaksanaan berusaha

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
<p>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diumumkan 31 Agustus 2017 lalu sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.</p><p>"Perpresnya sudah diteken, tinggal penomoran di Sekretariat Kabinet, mungkin Senin (18/9) sudah bisa sampai di tempat saya," kata Darmin ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/9).</p><p>Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan percepatan pelaksanaan berusaha akan memasuki tahap pertama setelah Perpres-nya ditetapkan.</p><p>"Tahap satu ini belum akan mengubah peraturannya. Dikawal saja dengan satuan tugas. Kalau (perizinan) yang tadinya 3-5 tahun, kami berharap satu tahun. Dari yang setahun, mungkin tiga bulan selesai," kata Darmin.</p><p>Pemerintah juga akan mengecek semua investasi yang belum selesai izinnya, sehingga satgas sudah dapat langsung bekerja mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha.</p><p>"Minggu depan kami akan mulai sosialisasi pada Apindo, Kadin, dan lain-lain. Kami juga akan minta pertemuan dengan kepala daerah dan DPRD," ucap Darmin.</p><p>Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengumumkan mengenai Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.</p><p>Latar belakang perumusan Perpres tersebut adalah indikator yang menunjukan kinerja realisasi investasi yang meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan, seperti investasi dunia kepada Indonesia yang masih rendah (1,97 persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar 1.417,58 miliar dolar AS.</p><p>Hal ini disebabkan karena pelayanan perizinan yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), serta biaya perizinan yang tidak jelas.</p><p>Waktu proses penyelesaian perizinan berusaha juga masih beragam. Beberapa kegiatan usaha dapat diselesaikan dibawah satu tahun, namun kegiatan usaha lainnya masih memerlukan waktu dua tahun bahkan lebih lama.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Luar Negeri | 23 Juli 2018 - 14:57 WIB

Panggilan darurat Saudi `911` sediakan Bahasa Indonesia

Hukum | 23 Juli 2018 - 14:46 WIB

Artis Inneke Koesherawati akan kembali dipanggil KPK

Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 14:38 WIB

Bupati Langkat berikan uang saku untuk jamaah calon haji

Ekonomi | 23 Juli 2018 - 14:29 WIB

BI lelang SBI untuk tarik dana asing

Aktual Dalam Negeri | 23 Juli 2018 - 14:14 WIB

Kinerja petugas lapas akan dievaluasi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com