Selasa, 24 Oktober 2017

Masih banyak yang `nyaman` simpan uang di luar negeri

Selasa, 10 Oktober 2017 13:08

Ilustrasi. Foto: bootsnall.com Ilustrasi. Foto: bootsnall.com
Ayo berbagi!

Dengan menyembunyikan kekayaan di luar negeri, warga negara dapat terhindar dari program tax amnesty. Seperti yang tengah menjadi sorotan perihal transfer mega dana sebesar Rp18,9 triliun oleh 81 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat sebagai usaha dalam menghindari pajak. 

Dari 81 WNI tersebut, dikatakan bahwa 62 orang di antaranya telah melakukan program tax amnesty. Namun, menurut Irwan Ibrahim, Pengamat Ekonomi dan Keuangan Internasional, “beritanya sudah mendeklarasikan hartanya melalui tax amnesty, nah pertanyaannya sekarang apakah tax datanya dari yang dideklarasikan tersebut sesuai dengan jumlah yang ada seperti yang terdapat di PPATK".

Sementara itu, menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Interaktif Radio Elshinta, dengan menaruh dana di beberapa negara yang tidak memiliki pajak, hal tersebut kerap dimanfaatkan oleh WNI untuk lari dari kewajiban pajak mereka. 

“Karena negara tersebut praktis tidak mengenakan pajak uang atau dana yang ditempatkan di negara tersebut kecuali sejumlah fee,” terangnya

Jika dibandingkan dengan Indonesia, menurut Yustinus, akan jauh berbeda, karena di Indonesia menggunakan pajak dengan tarif yang cukup tinggi, yakni 30 persen dari dana atau penghasilan yang diterima oleh warga negara tersebut. 

“Jadi, saya bisa pastikan modus atau motif terbesarnya adalah menghindari pajak, disamping kemungkinan ada tindak pidana yang lain di luar perpajakan,” kata dia.

Dengan terbongkarnya kasus tersebut, ia menambahkan, semakin membuktikan bahwa masih banyak WNI di luar negeri yang menghindari pajak di dalam negeri. Pihaknya berharap untuk Kementerian Keuangan dapat memberikan sanksi tegas kepada mereka yang masih menyembunyikan dananya di luar negeri. 

Mengenai sanksi, Irwan mengatakan dapat dikenakan dengan sanksi administratif.  “Denda 30 persen ditambah lagi 200 persen sanksi bagi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty namun tidak melaporkan atau mendaftarkan harta-hartanya saat melaporkan hartanya saat tax amnesty. Sedangkan untuk yang belum mendeklarasikan atau belum mengikuti tax amnesty, mungkin hanya pembetulan SPT saja dan berikutnya mereka membayar pajak sekitar 30 persen, karena mereka sifatnya pribadi bukan badan,” terangnya. 

Ia juga mensinyalir bahwa hingga kini masih banyak dana warga Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Menurutnya, perlu dibuat sebuah kepastian hukum serta insentif yang menguntungkan bagi mereka agar mereka mau menginvestasikan dananya untuk pembangunan di Indonesia. 

Penulis: Yuno

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar