Selasa, 24 Oktober 2017

Cegah korupsi di daerah

Reposisi bawasda perlu dipertimbangkan

Selasa, 10 Oktober 2017 15:46

Foto: Redaksi. Foto: Redaksi.
Ayo berbagi!

Kasus korupsi yang menjerat kepala daerah harus dicarikan jalan keluar agar masalah tersebut tidak menganggu proses pembangunan di daerah. Pembentukan pencegahan korupsi di daerah harus dilakukan.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Anang Hermansyah berpendapat perlu ada langkah yang sistematis untuk menghentikan praktik koruptif di pemerintahan daerah. Salah satunya dengan memperkuat pencegahan korupsi di daerah. "Masalahnya, Badan Pengawas Daerah (Bawasda) ini posisinya di bawah Sekretaris Daerah. Mereka diminta untuk awasi jalannya pemerintahan daerah. Ini namanya dagelan ketatanegaraan," kata suami artis Ashanty (10/10)

Anang melanjutkan, gagasan Bawasda menyamakan seperti posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang langsung di bawah Presiden, layak untuk didiskusikan. "Ide menempatkan Bawasda langsung di bawah Presiden layak dipertimbangkan, seperti posisi BPK," tambah Anang.

Hanya saja, anggota DPR RI Komisi X itu mengingatkan agar gagasan baru soal penempatan Bawasda harus tetap mempertimbangkan landasan yuridisnya. Anang juga menyebutkan, reposisi Bawasda jangan sampai membuat persoalan baru di kemudian hari. "Jangan sampai reposisi Bawasda justru membuat masalah baru. Yang utama, sistemnya harus dibentuk terlebih dahulu agar korupsi di daerah dapat dicegah, dan Bawasda bukan lembaga yang justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari," ingat Anang seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Efendi Murdiono.

Legeslif asal pemilihan daerah Jawa Timur IV meliputi kabupaten Lumajang dan kabupaten Jember itu memintak pengawasan terhadap penyimpangan di pemerintahan perlu ada ketegasan, transparansi dan tidak ada istilah tebang pilih.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar