Rabu, 20 Juni 2018 | 12:37 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Menkumham tidak persoalkan Djan lapor polisi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Redaksi.
Foto: Redaksi.
<p>Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly tidak mempersoalkan rencana Djan Faridz yang akan melaporkannya ke Bareskrim Polri apabila tidak segera mengesahkan Surat Keputusan (SK) PPP kepengurusannya.</p><p><br></p><p>"Sudah lah kita hadapi semua, segalanya kita hadapi dengan baik, tidak ada masalah," kata Yasona di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.</p><p><br></p><p>Djan menganggap kepengurusannya itu sah atas putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014 yang ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, di mana Djan secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum.</p><p><br></p><p>Yasona mengatakan masing-masing pihak memiliki hak untuk mengemukakan pandangannya dan pihaknya melakukan kajian sebelum mengambil keputusan.</p><p><br></p><p>Menurut dia dari segi ketentuan perundang-undangan, PPP dibawah kepemimpinan Romahurmuziy atau Romi merupakan pihak yang sah karena telah mendapatkan keputusan.</p><p><br></p><p>"Saya dikirimi surat oleh Pak Djan lalu dikirimi juga surat kubu Romi. Alasan keputusan MA menguatkan kami, nanti kita liat," ujarnya.</p><p><br></p><p>Hal ini mengacu pada keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan PPP kubu Romahurmuziy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.</p><p><br></p><p>Sebelumnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengancam akan melaporkan Yasona Hamonangan Laoly jika tidak segera mengesahkan surat keputusan PPP Muktamar Jakarta.</p><p><br></p><p>Rapat permusyawaratan hakim agung pada 12 Juni 2017, menyatakan segala sesuatu berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan mahkamah partai. Hal itu selaras dengan isi putusan peninjauan kembali (PK) nomor 79/PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.</p><p><br></p><p>PPP Djan menganggap keputusan itu menguatkan kepengurusannya karena putusan mahkamah partai nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014 ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, dalam mukmatar itu Djan terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 12:18 WIB

Warga perbatasan RI-Malaysia siap sukseskan pilkada

Kecelakaan | 20 Juni 2018 - 12:07 WIB

Tiga jenazah penumpang KM Sinar Bangun ditemukan

Ekonomi | 20 Juni 2018 - 11:55 WIB

Distribusi LPG 3 Kg di Garut kembali normal

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 11:46 WIB

Komjen Iriawan: `Jangan ragukan saya`

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 11:37 WIB

Ribuan surat suara Pilkada Bandung rusak

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com