Minggu, 22 Juli 2018 | 13:32 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Zulkifli Hasan komentari KPK yang rajin OTT

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
<p>Ketua Umum MPR RI Zulkifli Hasan mengkhawatirkan kepala daerah dan pejabat negara akan habis menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi jika KPK terus-menerus melakukan operasi tangkap tangan (OTT).&nbsp;</p><p>"KPK baru-baru ini melakukan OTT terhadap enam kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota, hanya dalam waktu dua pekan," kata Zulkifli Hasan dalam pidato pada acara "Penyerapan Aspirasi Masyarakat: Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/10).</p><p>Hadir pada acara tersebut antara lain Jaksa Agung HM Prasetyo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH, MH, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal, Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.</p><p>Menurut Zulkifli, KPK sebagai lembaga penegakan hukum pemberantasan korupsi extra ordinary, tapi akhir-akhir ini semakin sering melakukan OTT. Kasus dugaan korupsi dengan barang bukti hanya puluhan juta pun dilakukan OTT.&nbsp;</p><p>Di parlemen Indonesia, yang meliputi MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, KPK juga melakukan OTT terhadap Ketua DPD RI Irman Gusman.&nbsp;</p><p>Irman Gusman sudah diproses hukum dan saat ini menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.</p><p>Saat ini, kata dia, Ketua DPR RI, Setya Novanto juga sedang ramai dengan KPK. "Tinggal Ketua MPR RI. Lama-lama saya takut juga," katanya.</p><p>Menurut Zulkifli, saat ini dirinya takut membawa uang karena bisa menjadi korban OTT.</p><p>Sebaliknya, kalau memegang kartu kredit, juga ada kekhawatiran dilacak melalui lembaga intelijen di bidang keuangan yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p><p>Menurut dia, kalau KPK dalam dua pekan melakukan OTT terhadap enam kepala daerah, dalam setahun kepala daerah maupun pejabat negara akan habis menjadi tahanan KPK.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 13:29 WIB

1.000 nelayan Kota Kupang dilindungi asuransi

Asia Pasific | 22 Juli 2018 - 13:16 WIB

CIA: Tiongkok ingin gantikan AS sebagai adidaya dunia

Aktual Sepakbola | 22 Juli 2018 - 12:53 WIB

Marckho Sandy bakal akhiri kontrak di Sriwijaya FC

Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 12:37 WIB

HSU stop iklan rokok demi anak

Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 12:25 WIB

Arab Saudi kirim 17.000 domba kurban ke Indonesia

Aktual Dalam Negeri | 22 Juli 2018 - 12:17 WIB

KPPPA minta media beritakan anak secara seimbang

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com