Minggu, 23 September 2018 | 16:32 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Sinergi Bawaslu-KPK awasi politik transaksional jelang Pilkada

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Foto: elshinta.com
Ilustrasi. Foto: elshinta.com
<p>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar politik, dan politik uang menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.</p><p>"Kami selaku penyelenggara Pemilu akan mengawasi terkait dua Pemilu, yaitu Pilkada Serentak 2018 yang akan dilakukan di 171 daerah dan juga bersamaan dengan tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan bahwa tentunya Bawaslu dengan KPK sepaham apa yang bisa dilakukan bersama," kata Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/11).</p><p>Lebih lanjut, Abhan menyatakan bahwa ada beberapa peran yang dilakukan Bawaslu terkait pencegahan, pengawasan, dan penindakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu.</p><p>"Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, pertama persoalan politik transaksional. Kami melihat KPK melakukan OTT terkait kepala daerah tentu kepala daerah melalui proses politik demokrasi pemilu, kami Bawaslu punya peran besar agar ke depan kepala daerah orang yang punya integritas," tuturnya.</p><p>Menurut Abhan, lembaganya punya beberapa kewenangan yang nantinya akan disinergikan dengan KPK terkait proses penindakan terkait politik transaksional itu.</p><p>"Soal politik transaksional, di tahapan Pilkada pada Februari 2018 itu tahapan pencalonan kami harus lakukan pengawasan tahapan pencalonan. Pertama, bagaimana dana kampanye peserta pemilu juga terkait penanganan `money politics` dan lain-lain. Itu yang kami diskusikan dengan KPK dan apa yang bisa disinergikan dengan KPK," ucap Abhan. </p><p>Sementara itu, dalam kesempatan sama, anggota Bawaslu Mochammad Afifuffidin menyatakan bahwa salah satu poin penting pertemuan dengan KPK terkait dengan konteks pencegahan agar tidak terjadi praktik politik transaksional.</p><p>"Sekaligus mengurangi potensi politik biaya tinggi karena politik biaya tinggi yang biasanya muaranya dari mahar politik ini bisa memicu praktik korupsi. Dari kajian kami, daerah yang biasanya banyak praktik politik uang rawan dari sisi indeks kerawanan pemilu," ucap Afifuffidin.</p><p>Selanjutnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam kesempatan juga menyatakan bahwa dalam diskusi dengan Bawaslu itu dibahas soal mencegah politik transaksional pada pemilu.</p><p>"Kami diskusikan banyak hal tentang bagaimana agar pelaksanaan pesta demokrasi ke depan minim transaksional sesuai dengan kewenangan dari fungsi Bawaslu di mana di dalamnya ada unsur pencegahan, penindakan bahkan ada kaitan dengan apa yang disebut Sentra Gakkumdu," ucap Saut.</p><p>Selain itu, kata Saut, didiskusikan juga seperti apa pencegahan yang lebih baik dilakukan antara KPK dan Bawaslu RI.</p><p>"Ke depan, akan ada satu pengawas di TPS ini cukup baik jika bisa dikapitalisasi. Lebih dari itu, kami di KPK sebenarnya dua tahun terakhir ini melakukan penelitian pada dua Pilkada Serentak. Kesimpulan kami bahwa memang sulit sekali kita untuk bisa lepas dari jeratan transaksional ini tetapi kita harus mengubah itu," ujarnya.</p><p>Lebih lanjut, Saut mengakui bahwa Bawaslu juga mempunyai keterbatasan membawa bukti-bukti dari politik transaksional tersebut.</p><p>"Sehingga lagi-lagi pencegahan lebih baik. Bagamana penelitian-penelitian KPK di belakang itu kemudian kami juga akan coba menelitinya sebelum dilakukan Pilkada. Kami akan dampingi, kami hadir di tengah-tengah Bawaslu untuk membangun pesta demokrasi itu minim transaksional," kata Saut. (Ant) </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Pemilihan Presiden 2019 | 23 September 2018 - 16:25 WIB

Hasto: Deklarasi kampanye damai tak boleh disia-siakan godaan kekuasaan

Aktual Olahraga | 23 September 2018 - 16:12 WIB

APC: Pembukaan Asian Para Games akan semeriah Asian Games 2018

Aktual Olahraga | 23 September 2018 - 15:52 WIB

INAPGOC selesaikan arena pendukung Asian Para Games 25 September

Pendidikan | 23 September 2018 - 15:39 WIB

Mendikbud akan bentuk direktorat khusus tangani siswa disabilitas

Badminton | 23 September 2018 - 15:27 WIB

Anthony rebut juara Tiongkok Terbuka usai kalahkan Momota

Pemilihan Presiden 2019 | 23 September 2018 - 15:15 WIB

TKN Jokowi dilarang bicara negatif terkait Prabowo-Sandi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com