Rabu, 20 Juni 2018 | 12:32 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

DPR: Densus Tipikor harus bersinergi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersinergi sehingga menumbuhkan efek gentar dalam upaya memberantas korupsi.</p><p>"Melahirkan efek gentar relatif mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa," kata Bambang di Jakarta, Rabu (11/10).</p><p>Menurut dia, tidak hanya faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pun diyakini bisa menimbulkan efek gentar itu.</p><p>Dia mengatakan efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan bahkan harus ditumbuhkan namun hal itu perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran.</p><p>"Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri," ujarnya.</p><p>Politisi Partai Golkar itu menjelaskan salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut dikriminalisasi oleh penegak hukum, fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun rupiah.</p><p>Dia menilai dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini.</p><p>"Sebab, bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personil Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum," katanya.</p><p>Bambang menilai Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personil Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya.</p><p>Dia menjelaskan pemahaman tentang mekanisme penganggaran dan pemanfaatannya tentu saja sangat penting agar kecerobohan dalam penindaan bisa dihindari.</p><p>Karena itu, menurut dia, agar peran dan fungsinya efektif, Densus Tipikor di pusat dan semua daerah idealnya memiliki copy buku APBN dan APBD tahun berjalan sebagai pegangan. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 12:18 WIB

Warga perbatasan RI-Malaysia siap sukseskan pilkada

Kecelakaan | 20 Juni 2018 - 12:07 WIB

Tiga jenazah penumpang KM Sinar Bangun ditemukan

Ekonomi | 20 Juni 2018 - 11:55 WIB

Distribusi LPG 3 Kg di Garut kembali normal

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 11:46 WIB

Komjen Iriawan: `Jangan ragukan saya`

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 11:37 WIB

Ribuan surat suara Pilkada Bandung rusak

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com