Rabu, 26 September 2018 | 18:42 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

MK tidak dapat menerima uji UU MD3

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terkait dengan Pemilu Anggota DPD RI.</p><p>"Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/10).</p><p>Mahkamah menilai bahwa para pemohon dari uji materi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo.</i></p><p>Adapun para pemohon dari uji materi adalah peserta Pemilihan Umum 2014 melalui jalur perseorangan atau calon anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur.</p><p>Para pemohon sebelumnya berpendapat bahwa ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 telah menimbulkan merugikan hak konstitusional para pemohon karena penafsiran atas ketentuan dimaksud mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemilu anggota DPD untuk Provinsi Kalimantan Utara pada 2014, sehingga para pemohon terhalang untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2019.</p><p>Atas dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun pada 2014 tidak dilaksanakan Pemilu Anggota DPD RI periode 2014-2019 dari Provinsi Kalimantan Utara, bukan berarti penduduk Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki wakil dalam DPD RI.</p><p>Selain itu, Mahkamah berpendapat secara logika perolehan suara para pemohon tentu berasal dari para pemilih yang tersebar di seluruh daerah pilihan Provinsi Kalimantan Timur dan bukan hanya berasal dari para pemilih di daerah pilihan yang kemudian menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.</p><p>"Keikutsertaan para pemohon sebagai calon anggota DPD pada Pemilu Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 menunjukkan bahwa para pemohon sejak awal menerima ketiadaan pemilu tersebut dan berkeinginan untuk menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur," ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.</p><p>Selain itu, permohonan UU a quo pun diajukan jauh setelah pelaksanaan pemilu, terlebih lagi setelah para pemohon melakukan kalkulasi dan menemukan hasil peringkat perolehan suara para pemohon yang semula peringkat 7, 8, 9, dan 11 menjadi naik peringkat 5, 6, 7, dan 8.</p><p>"Dengan perolehan yang demikian tersebut, para pemohon memiliki peluang menjadi anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 sesuai dengan urutan peringkat," kata Maria Farida. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 18:38 WIB

Ma`ruf Amin berterima kasih kepada keluarga Gus Dur

Ekonomi | 26 September 2018 - 18:17 WIB

Rupiah Rabu sore menguat tipis menjadi Rp14.891

Bencana Alam | 26 September 2018 - 18:06 WIB

Kabupaten Tambrauw diguncang gempa Magnitudo 5,4

Badminton | 26 September 2018 - 17:57 WIB

Tiga tunggal putra menangi laga Korea Terbuka

Ekonomi | 26 September 2018 - 17:48 WIB

Indef: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018, 5,1 persen

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com