Rabu, 26 September 2018 | 18:44 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

MK tolak uji materi UU Narkotika

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang diajukan oleh seorang terpidana kasus narkotika, Sutrisno Nugroho.</p><p>"Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/10).</p><p>Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Sutrisno tidak beralasan menurut hukum.</p><p>Adapun dalil Sutrisno selaku Pemohon menyebutkan bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika harus disertai dengan hasil tes urin positif dari seorang yang diduga sebagai pengguna dan adanya barang bukti lain pada yang bersangkutan.</p><p>Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menyebutkan bahwa implementasi norma yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika khususnya frasa "menguasai, memiliki dan menyimpan" harus dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada pada diri seorang yang diduga selaku penyalah guna.</p><p>"Menurut Mahkamah, secara terminologi sebenarnya hal itu adalah sesuatu pemaknaan yang sudah sangat jelas," kata Palguna.</p><p>Selain itu dengan berkembangnya modus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bukan tidak mungkin bila tes urin terduga dinyatakan positif, namun tidak ditemukan barang bukti.</p><p>"Tidak ditemukannya barang bukti pada seseorang yang diduga selaku penyalah guna, apalagi dalam jumlah tertentu, tidak dapat dijadikan alasan bagi penyidik untuk tidak menjerat yang bersangkutan dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika," ujar Palguna.</p><p>Selanjutnya Mahkamah juga menegaskan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, terutama dikaitkan dengan semangat dari pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan yang luar biasa.</p><p>Kendati demikian, Mahkamah juga mengingatkan bahwa penegak hukum atau penyidik tidak boleh mempermainkan ruang ini untuk bekerja dengan tidak proporsional dan profesional. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 26 September 2018 - 18:38 WIB

Ma`ruf Amin berterima kasih kepada keluarga Gus Dur

Ekonomi | 26 September 2018 - 18:17 WIB

Rupiah Rabu sore menguat tipis menjadi Rp14.891

Bencana Alam | 26 September 2018 - 18:06 WIB

Kabupaten Tambrauw diguncang gempa Magnitudo 5,4

Badminton | 26 September 2018 - 17:57 WIB

Tiga tunggal putra menangi laga Korea Terbuka

Ekonomi | 26 September 2018 - 17:48 WIB

Indef: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2018, 5,1 persen

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com