Jumat, 17 Agustus 2018 | 14:37 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Pemerintah secara resmi jalankan penerbitan sertifikasi halal

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
<p>Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP JPH) yang menjadi awal mula sertifikasi halal dikelola oleh pemerintah.</p><p>"Peresmian BP JPH sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Berharap dengan kehadiran badan ini di lingkungan Kemenag akan ada perubahan yang lebih baik, khususnya di industri halal," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantornya di Jakarta, Rabu (11/10).</p><p>Dia mengatakan, dengan kehadiran BP JPH tidak berarti mengesampingkan peran Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya banyak mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia.</p><p>Akan tetapi, kata dia, BP JPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal.</p><p>Sementara MUI akan menjadi auditor terhadap produk yang didaftarkan atau menjadi pihak yang menentukan halal tidaknya suatu produk.</p><p>Menurut dia, dengan peresmian BP JPH itu akan menertibkan proses penerbitan sertifikasi halal yang transparan.</p><p>Selain itu, BP JPH yang baru diresmikan sesuai amanat undang-undang itu akan turut menguatkan sektor pengawasan produk halal terutama dari segi penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran.</p><p>"UU JPH dengan sertifikat halalnya itu adalah domain Kemenag. Pemerintah bertanggung jawab atas JPH. Kewenangan MUI tetap penting dan strategis untuk dalam UU JPH ini terkait penerbitan sertifikat halal," kata dia.</p><p>Ketua Umum MUI Maruf Amin mengatakan UU JPH mengamanatkan setiap produk harus mendapatkan sertifikat produk halal. Pada awalnya sertifikat halal itu sifatnya kesukarelaan dan seiring terbitnya UU JPH mengamanatkan setiap produk wajib mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.</p><p>Menurut dia, MUI sebelumnya hanya memiliki wewenang menyelenggarakan sertifikasi halal bagi produk secara voluntary dan belum secara mandatory. Sementara pengawasan dan penegakkan hukum itu ada di luar MUI.</p><p>"Dengan UU JPH dan diresmikannya BP JPH hari ini untuk penyelenggaraan yang lebih baik. MUI dengan kewenangannya untuk pemfatwaan akreditasi lembaga-lembaga Lembaga Pemeriksa Halal. MUI melakukan tugas-tugas itu dan mendukung terlaksananya sertifikasi halal yang sekarang di bawah BP JPH," kata dia.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 14:28 WIB

Lapas Banjarmasin rayakan HUT Kemerdekaan RI ke-73 dengan berbagai lomba

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 14:14 WIB

Plh Bupati Kudus sebagai Irup pada upacara detik-detik Proklamasi HUT RI ke-73

Musibah | 17 Agustus 2018 - 13:49 WIB

Menteri BUMN: Seluruh penumpang KMP Bandeng selamat

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 13:38 WIB

588 narapidana LP Kerobokan terima remisi Kemerdekaan RI

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 13:21 WIB

37 napi Rutan Tanjung Gusta Klas IA Medan bebas

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 09 Agustus 2018 - 16:46 WIB

Polisi ungkap kasus pembunuhan SPG di Blora

Kamis, 09 Agustus 2018 - 13:41 WIB

PAN gelar rakernas putuskan arah koalisi Pilpres

Rabu, 08 Agustus 2018 - 09:41 WIB

Posisi tidur terbaik menurut ahli kesehatan

Minggu, 05 Agustus 2018 - 16:37 WIB

Dishub Yogyakarta: Jumlah becak kayuh makin berkurang

Kamis, 02 Agustus 2018 - 07:33 WIB

Pelatih Persebaya Alfredo Vera mengundurkan diri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com