Selasa, 12 Desember 2017

DPRD: Hindari ujaran kebencian dalam Pilkada

Rabu, 11 Oktober 2017 20:45

Ayo berbagi!

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Sumatera Barat, mengimbau masyarakat di daerah itu menghindari ujaran kebencian dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Masyarakat harus lebih cerdas dan paham dalam mengeluarkan pernyataan terkait penyelenggaraan Pilkada Pariaman untuk menghindari perpecahan," kata Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, di Pariaman, Rabu (11/10).

Ia mengatakan berbagai ujaran kebencian yang kerap dilakukan biasanya muncul di media sosial seperti akun Facebook tanpa ada filter dan pertimbangan tertentu.

Akibatnya, ujar dia, hal itu dapat membuat masyarakat terkotak-kotak dan menimbulkan kelompok tertentu yang berlawanan dengan lainnya.

Pihaknya juga mengingatkan para pendukung dan masyarakat secara umum agar tidak menyudutkan bakal calon yang akan maju pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Jika ingin maju, jangan menghujat dan mematikan atau menutup jalan orang karena itu tidak baik," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Apalagi, katanya, pada umumnya masyarakat Kota Pariaman merupakan suku minangkabau dan masih bersifat homogen. Hal itu merupakan modal besar bagi semua pihak dalam menyukseskan pilkada serentak dengan konsep "Badunsanak".

Jika masyarakat terpecah dengan adanya fitnah dan adu domba maka akan menimbulkan kerugian besar, selain itu juga akan merusak citra negara demokrasi yang berdasarkan undang-undang, katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman meminta dan mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh rumor politik terkait Pilkada 2018 di daerah itu.

"KPU cukup menyayangkan masih ada masyarakat mengeluarkan pernyataan politik yang kurang baik terutama di media sosial," kata Ketua KPU setempat Boedi Satria.

Ia mengatakan ucapan dan lontaran tersebut pada umumnya tidak memiliki dasar yang jelas sehingga dinilai dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat.

Sebagai contoh ucapan di media sosial, ada kalimat politik tertentu yang belum teruji kebenarannya namun diakhiri dengan, "Kata bapak itu".

Kalimat "kata bapak itu" tidak jelas dan dapat menggiring asumsi masyarakat ke arah lain. Hal seperti itu tidak baik dalam membangun demokrasi bagi masyarakat karena cenderung mengarah dan mengiring opini ke arah tertentu. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-DeN

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar