Selasa, 12 Desember 2017

KPK sebut ada sejumlah pihak terlibat 'atur' anggaran Bakamla

Rabu, 11 Oktober 2017 13:02

Ayo berbagi!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penggiringan anggaran pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Komisi I DPR.

"Terkait pembahasan anggaran ada beberapa pihak yang terlibat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

Febri menyatakan, penyidik KPK menemukan hal baru dalam pengusutan dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan Bakamla, dengan tersangka mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan.

"Kami juga dalami lebih lanjut aspek awal. KPK temukan hal baru di kasus Bakamla ini," tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus suap dalam proyek itu, termasuk Nofel.

Empat orang lagi adalah Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Dua orang lagi adalah anak buah Fahmi yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Fahmi, yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, menyebut telah menyerahkan uang kepada anggota DPR sebesar Rp24 miliar. Uang itu untuk 'mengamankan' agar perusahaannya mendapat proyek di Bakamla.

Perusahaan Fahmi akhirnya mendapat proyek pengadaan satelit monitoring atau pengawasan Bakamla. Namun, KPK berhasil membongkar kasus ini lewat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada pertengahan Desember tahun lalu.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar