Sabtu, 18 Agustus 2018 | 01:49 WIB

Daftar | Login

Macro Ad

/

Kewenangan MUI setelah sertifikasi halal diambil pemerintah

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi produk halal meski sekarang sudah resmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).</p><p>"Ada tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH," kata Lukman di kantornya MH Thamrin, Jakarta, Rabu (11/10).</p><p>Dia mengatakan tiga peran MUI terkait sertifikasi halal tersebut di antaranya penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH.</p><p>"Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut," kata dia.</p><p>Selanjutnya, kata Lukman, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH.</p><p>Selain itu, lanjut dia, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu organisasi auditor produk halal.</p><p>"Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI," kata dia.</p><p>Sementara itu, Lukman mengatakan BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakkan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya.</p><p>Ujungnya, kata dia, terdapat perlindungan umat Islam terhadap paparan produk tidak halal sekaligus meningkatkan daya saing produk.</p><p>Menambahkan, Kepala BPJPH Sukoso mengatakan lembaganya berwenang untuk meregistrasi produk halal di dalam dan luar negeri, mencabut label halal, memeriksa akreditasi LPH dan mengupayakan penegakkan hukum apabila ditemukan pelanggaran terkait produk halal.</p><p>Dia mengatakan badan yang dipimpinnya itu bersinergi dengan MUI untuk tata kelola yang baik terkait UU JPH. Dengan kerja sama yang baik itu akan menjadi alat penting untuk akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lewat sertifikasi produk.</p><p>"Kerja sama yang baik untuk pelayanan JPH dengan transparansi standar halal ini, dengan komunikasi yang baik menjadikan JPH memberi nilai tambah terciptanya daya saing produk," kata dia. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 22:14 WIB

1.202 warga binaan Rutan Depok dapat remisi

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 21:57 WIB

Kado HUT Kemerdekaan RI, 24 napi Lapas Lowokwaru hirup udara bebas

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 21:47 WIB

200 napi Bojonegoro dapat remisi di HUT RI ke-73

Event | 17 Agustus 2018 - 21:21 WIB

Indonesia taklukkan Laos 3-0

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 21:17 WIB

HUT RI ke-73, Indonesia belum merdeka dari narkoba

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 20:53 WIB

Usai jadi inspektur upacara, Wali Kota Medan pesan hargai jasa pahlawan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 09 Agustus 2018 - 16:46 WIB

Polisi ungkap kasus pembunuhan SPG di Blora

Kamis, 09 Agustus 2018 - 13:41 WIB

PAN gelar rakernas putuskan arah koalisi Pilpres

Rabu, 08 Agustus 2018 - 09:41 WIB

Posisi tidur terbaik menurut ahli kesehatan

Minggu, 05 Agustus 2018 - 16:37 WIB

Dishub Yogyakarta: Jumlah becak kayuh makin berkurang

Kamis, 02 Agustus 2018 - 07:33 WIB

Pelatih Persebaya Alfredo Vera mengundurkan diri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com