Selasa, 24 Oktober 2017

Gandeng KPK, Bawaslu siap kawal Pilkada serentak 2018

Rabu, 11 Oktober 2017 13:52

Foto: Bawaslu.go.id Foto: Bawaslu.go.id
Ayo berbagi!

Dalam mempersiapkan jalannya pesta demokrasi 2018 yang jujur dan tertib, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku salah satu pengawas kagiatan demokrasi memilih untuk berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menciptakan pemilihan yang bersih. Terlebih karena maraknya money politic yang kerap mengkotori penyelenggaraan pesta demokrasi.

Namun, apakah sinergi dua lembaga tersebut mampu menghilangkan politik transaksional saat pesta demokrasi 2018 berlangsung? Menanggapi  hal tersebut, mantan Ketua Bawaslu yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini dalam diskusi interaktif Radio Elshinta, Rabu (11/10) dini hari, mengatakan bahwa Pemilu itu seperti sepak bola, selalu saja terjadi pelanggaran.

Ia menambahkan, “Ada game yang selalu berlaku di tiap kali pemilu, kita harus kritis ya soal apakah politik uang itu dalam skala yang massif maupun skala yang bersifat parsial. Tapi memang saya kira pemilu itu seperti sepak bola, selalu saja ada pelanggaran, satu di antaranya ya politik uang itu tadi".

Menurutnya, apakah pelanggaran itu masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi, walaupun secara umum sebenarnya tidak ada yang bisa ditoleransi karena itu adalah pelanggaran.

“Tetapi ada juga kalau skalanya massif, terlebih dilakukan dengan menggunakan struktur serta melekat pada sistem, itulah yang disebut TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), maka itu yang tidak bisa ditoleransi. Kalau di sepak bola ada pelanggaran yang diketahui wasit dan ada pelanggaran yang tidak diketahui wasit, nah itu yang saya bilang tadi. Seperti menendang kepala orang itu yang tidak ditoleransi, itulah TSM,” terangnya.

Penulis: Yuno

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar