Selasa, 12 Desember 2017

Bagaimana sinergi Bawaslu-KPK `bersihkan` Pilkada 2018?

Rabu, 11 Oktober 2017 14:18

Ilustrasi. Foto: naiful.wordperss.com Ilustrasi. Foto: naiful.wordperss.com
Ayo berbagi!

Dalam menanggapi langkah Bawaslu untuk mempersiapkan Pilkada serentak 2018 dengan berkolaborasi dengan KPK, Elshinta membahasnya dalam Dialog Interaktif Radio Elshinta, Rabu (11/10) dini hari, dengan mengangkat tema “Bagaimana Menghilangkan Politik Uang Pada Pesta Demokrasi 2018”.

Dialog interaktif menghadirkan narasumber, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini dan Peneliti Hukum Perludem, Fadli Ramdanil, membahas apakah sinergitas kedua institusi tersebut mampu membersihkan Pilkada 2018 dari politik transaksional?

Menurut Nur Hidayat, langkah yang ditempuh Bawaslu dalam menggandeng KPK merupakan langkah yang bisa dikatakan tepat. Karena, menurutnya, pada batas-batas yang lebih luas, tidak secara sepenuhnya dapat dilakukan oleh KPK.

Senada dengan Nur Hidayat, Fadli mengatakan bahwa sinergi kedua instansi tersebut merupakan kerjasama yang tepat. Hal tersebut dikarenakan langkah-langkah antisipatif dan hukum dapat dengan konsekuen diterapkan.

“Secara konstruksi kewenangan memang dalam konsep hukum, Bawaslu sudah punya kewenangan yang begitu kuat baik tentang pelaku praktik uang dalam kompetisi kampanye walaupun dalam tahapan yang lain, ataupun konsep penegakan hukum dalam proses penjaringan pencalonan atau yang lebih dikenal dengan politik mahar,” kata Fadli.

Ia menambahkan, yang kerap terjadi ialah ketika bakal calon kepala daerah hendak dicalonkan oleh partai politik, kemudian bakal calon tersebut menyerahkan sejumlah uang atau barang dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan biasanya karena partainya meminta, praktik itu ada sanksinya dan Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap hal itu.

“Jadi sebetulnya konstruksi kewenangan sudah sangat kuat, memang dalam dua kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak 2015 dan 2017, pelaksanaan dari kewenangan ini memang belum kita lihat dilakukan secara maksimal dan itu harus diperbaiki pada 2018,” paparnya.

Sinergi dengan KPK, menurut Fadli, bisa menjadi sangat strategis jika kerjasama tersebut kemudian dapat berjalan beriringan. Menurutnya, selama ini yang sulit dijangkau ialah soal pemberian uang kandidasi terhadap bakal calon kepada partai politik.

“Itu kan ruang abu-abu yang sebetulnya semua orang tau namun sukar sekali untuk dibuktikan. Karena memang berbagai macam varian. Berbagai macam modus dilakukan dalam pencalonan tersebut,” kata dia.



Penulis: Yuno

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar