Rabu, 20 Juni 2018 | 12:29 WIB

Daftar | Login

Banner Lebaran Banner Lebaran
Top header banner

/

Bagaimana sinergi Bawaslu-KPK `bersihkan` Pilkada 2018?

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis :    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Foto: naiful.wordperss.com
Ilustrasi. Foto: naiful.wordperss.com
<p>Dalam menanggapi langkah Bawaslu untuk mempersiapkan Pilkada serentak 2018 dengan berkolaborasi dengan KPK, Elshinta membahasnya dalam Dialog Interaktif Radio Elshinta, Rabu (11/10) dini hari, dengan mengangkat tema “Bagaimana Menghilangkan Politik Uang Pada Pesta Demokrasi 2018”. <br><br>Dialog interaktif menghadirkan narasumber, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini dan Peneliti Hukum Perludem, Fadli Ramdanil, membahas apakah sinergitas kedua institusi tersebut mampu membersihkan Pilkada 2018 dari politik transaksional?<br><br>Menurut Nur Hidayat, langkah yang ditempuh Bawaslu dalam menggandeng KPK merupakan langkah yang bisa dikatakan tepat. Karena, menurutnya, pada batas-batas yang lebih luas, tidak secara sepenuhnya dapat dilakukan oleh KPK. <br><br>Senada dengan Nur Hidayat, Fadli mengatakan bahwa sinergi kedua instansi tersebut merupakan kerjasama yang tepat. Hal tersebut dikarenakan langkah-langkah antisipatif dan hukum dapat dengan konsekuen diterapkan. <br><br>“Secara konstruksi kewenangan memang dalam konsep hukum, Bawaslu sudah punya kewenangan yang begitu kuat baik tentang pelaku praktik uang dalam kompetisi kampanye walaupun dalam tahapan yang lain, ataupun konsep penegakan hukum dalam proses penjaringan pencalonan atau yang lebih dikenal dengan politik mahar,” kata Fadli.<br><br>Ia menambahkan, yang kerap terjadi ialah ketika bakal calon kepala daerah hendak dicalonkan oleh partai politik, kemudian bakal calon tersebut menyerahkan sejumlah uang atau barang dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan biasanya karena partainya meminta, praktik itu ada sanksinya dan Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap hal itu.<br><br>“Jadi sebetulnya konstruksi kewenangan sudah sangat kuat, memang dalam dua kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak 2015 dan 2017, pelaksanaan dari kewenangan ini memang belum kita lihat dilakukan secara maksimal dan itu harus diperbaiki pada 2018,” paparnya. <br><br>Sinergi dengan KPK, menurut Fadli, bisa menjadi sangat strategis jika kerjasama tersebut kemudian dapat berjalan beriringan. Menurutnya, selama ini yang sulit dijangkau ialah soal pemberian uang kandidasi terhadap bakal calon kepada partai politik. <br><br>“Itu kan ruang abu-abu yang sebetulnya semua orang tau namun sukar sekali untuk dibuktikan. Karena memang berbagai macam varian. Berbagai macam modus dilakukan dalam pencalonan tersebut,” kata dia. <br><br><br><br></p><p>Penulis: Yuno</p><p>Editor: Dewi Rusiana</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 12:18 WIB

Warga perbatasan RI-Malaysia siap sukseskan pilkada

Kecelakaan | 20 Juni 2018 - 12:07 WIB

Tiga jenazah penumpang KM Sinar Bangun ditemukan

Ekonomi | 20 Juni 2018 - 11:55 WIB

Distribusi LPG 3 Kg di Garut kembali normal

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 11:46 WIB

Komjen Iriawan: `Jangan ragukan saya`

Aktual Dalam Negeri | 20 Juni 2018 - 11:37 WIB

Ribuan surat suara Pilkada Bandung rusak

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com