Jumat, 17 Agustus 2018 | 14:35 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

BKPM: Negosiasi Freeport Indonesia berdampak pada investor lain

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Devi Novitasari    |    Editor : Administrator
<p>Keberhasilan negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia memiliki dampak pada iklim investor lainnya di Indonesia, kata Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno.</p><p>"Kami harapkan negosiasi Freeport dengan pemerintah bisa hasilkan solusi terbaik. Keberhasilan negosiasi akan pengaruhi pandangan investor terkait iklim berusaha di Indonesia," kata Riyatno pada seminar iklim usaha Indonesia di Jakarta, Rabu (11/10).</p><p>BKPM tetap mengharapkan negosiasi berakhir "win to win" atau sama-sama diuntungkan sehingga investor lain juga akan merasa tenang terhadap investasinya ketika melihat hasil perundingan dengan PT Freeport Indonesia.</p><p>Sebelumnya, secara umum Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong memaparkan ada lima keluhan utama investor yang berinvestasi di Indonesia.</p><p>Ia mengatakan keluhan utama para investor adalah regulasi yang kerap berubah.</p><p>"Keluhan nomor satu semua investor adalah regulasi. Ada sekitar 43 ribu peraturan mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga hingga Peraturan Daerah itu berubah terus tanpa transisi lebih dahulu. Mungkin kompetensi kita dalam membuat kebijakan perlu diperbaiki," katanya.</p><p>Mantan Menteri Perdagangan itu menjelaskan keluhan selanjutnya adalah mengenai pajak. Menurut dia, pajak bukan sekadar tanggung jawab Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, melainkan tanggung jawab bersama.</p><p>"Ini tanggung jawab kita bersama, untuk bagaimana membangun sistem dan budaya perpajakan yang fair. Jadi beban pajak jangan ke sektor industri saja," katanya.</p><p>Keluhan berikutnya, lanjut Tom, adalah mengenai izin kerja terutama bagi warga negara asing. Selain itu, urusan lahan yang perizinannya memakan waktu lama juga menjadi keluhan lainnya.</p><p>"Di banyak pemerintah daerah, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu bisa bertahun-tahun. Keluhan terakhir yakni soal infrastruktur yang dikeluhkan terlalu banyak digarap BUMN. Yang ini baru belakangan muncul," tuturnya.</p><p>Ia menuturkan, minat investasi di Indonesia begitu tinggi terutama setelah kenaikan peringkat Indonesia oleh lembaga riset dan pemeringkat dunia masuk kategori "layak investasi".</p><p>Pembangunan infrastruktur di Indonesia yang gencar dilakukan juga, tambah dia, ikut mendukung tingginya minat investasi. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 14:28 WIB

Lapas Banjarmasin rayakan HUT Kemerdekaan RI ke-73 dengan berbagai lomba

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 14:14 WIB

Plh Bupati Kudus sebagai Irup pada upacara detik-detik Proklamasi HUT RI ke-73

Musibah | 17 Agustus 2018 - 13:49 WIB

Menteri BUMN: Seluruh penumpang KMP Bandeng selamat

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 13:38 WIB

588 narapidana LP Kerobokan terima remisi Kemerdekaan RI

Aktual Dalam Negeri | 17 Agustus 2018 - 13:21 WIB

37 napi Rutan Tanjung Gusta Klas IA Medan bebas

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 09 Agustus 2018 - 16:46 WIB

Polisi ungkap kasus pembunuhan SPG di Blora

Kamis, 09 Agustus 2018 - 13:41 WIB

PAN gelar rakernas putuskan arah koalisi Pilpres

Rabu, 08 Agustus 2018 - 09:41 WIB

Posisi tidur terbaik menurut ahli kesehatan

Minggu, 05 Agustus 2018 - 16:37 WIB

Dishub Yogyakarta: Jumlah becak kayuh makin berkurang

Kamis, 02 Agustus 2018 - 07:33 WIB

Pelatih Persebaya Alfredo Vera mengundurkan diri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com