Sabtu, 16 Desember 2017

Saksi: Cetak sawah yang mutus Pak Menteri Dahlan Iskan

Rabu, 11 Oktober 2017 20:05

Foto: Redaksi. Foto: Redaksi.
Ayo berbagi!

Mantan Deputi Industri Primer (IP) Megananda mengakui, jika terdakwa dugaan korupsi cetak sawah, Upik Rosalina Wasrin tidak berwenang memutuskan lahan sawah yang merupakan bagian program Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

"Yang memutuskan adalah Menteri BUMN berdasarkan usulan BUMN-BUMN yang bergerak di bidang pertanian," ujar Megananda saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/10) seperti dilaporkan Reporter elshinta, Supriyarto Rudatin. 

Megananda menambahkan, jika saat itu Upik menjabat sebagai mantan Asisten Deputi (Asdep) PKBL Kementerian BUMN. "Tugas bu Upik hanya mencatat data yang diajukan oleh BUMN bidang pertanian seperti PT Sang Hyang Seri," jelasnya.

Dirinya juga menyebutkan, jika saat Upik bertugas program cetak sawah itu baru sebatas pembahasan. "Jadi itu belum ditentukan besaran biayanya karena masih pembahasan," tuturnya.

Sementara Itu, Kepala Bidang PKBL II Kementerian BUMN, Agus Suherman mengaku, jika cetak sawah ini menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dan yang memutuskan jika penggunakan dana PKBL adalah Menteri BUMN yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan pada tahun 2012.

"PKBL ini adalah dana CSR BUMN dan yang menentukan lokasi adalah BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Seperti, PT Sang Hyang Seri, PT Pupuk Sri, Perhutani dan Pertani," jelasnya.

Hal ini sesuai dengan surat nomor 133/MBU/2012 tertanggal 19 Maret 2012. Dimana, Dahlan menugaskan PT Sang Hyang Seri sebagai pelaksana program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi) BUMN, Program Beras BUMN dan Program Food Estate (cetak sawah).

Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi cetak sawah ini diusut oleh Bareskrim Polri.

Pasalnya, pelaksanaan program kegiatan cetak sawah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik proses penyiapan anggaran, teknis cetak sawah maupun proses pengadaannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 67 miliar.

Menurut kuasa hukum Upik, Alfons Loemau SH, MSi, M.Bus. mengatakan, jika tuduhan Bareskrim itu terasa sangat janggal, aneh dan menyesatkan.

Betapa tidak, Upik yang didakwa menjadi penanggungjawab penentuan percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, jelas salah alamat.

"Yang menetapkan Ketapang sebagai lokasi cetak sawah adalah bukan terdakwa, tetapi PT Sang Hyang Seri dan Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Karena terdakwa hanyalah seorang Asisten Deputi PKBL, pada saat program percetakan sawah direncanakan," kata Alfons

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar