Selasa, 12 Desember 2017

Pemkab Jayapura komitmen berantas korupsi

Kamis, 12 Oktober 2017 00:14

Foto: Aman Hasibuan. Foto: Aman Hasibuan.
Ayo berbagi!

Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua bertekad untuk mengimplementasikan semua rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

“Kita telah berupaya untuk memperbaiki pelayanan publik bidang perijinan  terpadu, dengan menyerahkan semua kewenangan perijinan yang tadinya tersebar di beberapa OPD,” kata Plh Bupati Jayapura, Drs. Yerry F. Dien dalam Sosialisasi Pencegahan Korupsi Dana Kampung dan Evalusi/Monitoring Pokja Renaksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Jayapura di Aula Kantor Bupati Jayapura bersama KPK, BPKP Perwakilan Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua, Rabu (11/10).

Yerry mengatakan, bahwa sampai saat ini tercatatan 94 jenis ijin sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu pintu, yang sudah memiliki standar prosedur dan standar operasi prosedur sebanyak 33 ijin, sementara 30 ijin telah ditarik ke Provinsi Papua sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, dan saat ini sedang dalam proses inventarisasi dan revisi peraturan bupati tentang pendelegasian kewenangan.

Menurut Yerry, masih terdapat 3 OPD yang belum memberikan data tentang penyerahan perijinan yaitu, Dinas Perhubungan masih terdapat beberapa perijinan yang belum dilimpahkan, Dinas Pertanahan dan Perumahan baru IM yang diserahkan, dan Dinas Lingkungan Hidup, ijin Amdal belum diserahkan. Namun untuk pengurusan prijinan saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa, saat ini sudah seluruhnya dilakukan secara online melalui layanan pengadaan secara elektronik terutama paket-paket kegiatan di atas Rp. 500 juta, operasionalnya dilakukan oleh unit layanan pengadaan yang saat ini berada di bawah Sekda langsung.

“Sampai saat ini terus dilakukan koordinasi dengan LKPP Pusat untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan layanan pengadaan secara elektronik, dan juga pengembangan Sumber Daya Manusia,”ujar Yerry seperti dilaporkan Kontributor elshinta, Aman Hasibuan.

Dalam hal penguatan APIP, kata Yerry, telah dilakukan upaya peningkatan sumber daya auditor dan P2UPD, dengan terus meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya, apalagi saat ini beban tugas APIP semakin bertambah dengan upaya pengawasan penggunaan dana kampung.

“Pemerintah Kabupaten Jayapura juga telah mengupayakan rekomendasi KPK untuk memberikan tunjangan perbaikan penghasilan bersyarat kepada ASN. Saat ini telah diupayakan membuat formulasi tunjangan berdasarkan tingkat kedisiplinan dan kinerja ASN, dan diharapkan pada tahun anggaran 2018 dapat diterapkan,”tandasnya.

Ia mengatakan, integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan atau e-planing dan penganggaran atau Simda, juga sedang diupayakan semaksimal mungkin, diharapkan tahun 2018 sudah bisa diimplementasikan.

Untuk mendukung itu semua, menurut Plh Bupati Jayapura, juga telah diupayakan untuk memperbaiki jaringan intranet dan internet, bekerjasama dengan PT. Telkom memanfaatkan Metro-link atau jaringan fiber optik dan penambahan akses internet untuk semua OPD bahkan sampai ke tingkat Distrik.

“Pada tanggal 3 Oktober lalu kita juga sudah menandatangani MoU percepatan pencegahan korupsi penggunaan dana kampung melalui pemanfaatan sistem keuangan desa atau Siskeudes dengan KPK, dan sengaja kita undang semua kepala kampung untuk mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut,”ungkapnya.

Sementara itu Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua mengungkapkan bahwa KPK sangat sayang kepada para kepala Kampung di Kabupten Jayapura, sehingga tidak tersandung dalam korupsi.

“KPK berharap pada kepala kampung memberikan komitmen terbaiknya untuk membenahi tata kelolah keuangan dana kampung, karena KPK melihat khususnya di Papua sangat lemah dan sangat rentan untuk tersandung masalah korupsi,” kata Maruli.

Menurut dia, KPK secara tegas meminta kepada pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Distrik dan aparat kampung kalau masih melakukan praktek-praktek korupsi, penyimpangan atau pemotongan, pemberian suap maupun gratifikasi agar di hentikan, karena mereka nanti bisa di proses oleh penegak hukum.

“Kami menegaskan disini, surat yang telah di kirimkan Ketua KPK pada tanggal 31 Agustus 2016, dimana KPK konsen bagaimana tata kelolah itu konkrit dengan menggunakan sistem keuangan dana desa yang sudah di bangun oleh BPKP,” katanya.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-SiK

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar