Sabtu, 21 Oktober 2017

NIK ganda, sanksi negara untuk masyarakat `nakal`

Kamis, 12 Oktober 2017 13:00

Ilustrasi. Foto: sciencedaily.com Ilustrasi. Foto: sciencedaily.com
Ayo berbagi!

Faktanya, hingga saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang masih memiliki lebih dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Oleh karenanya, lewat pendaftaran ulang kartu seluler prabayar merupakan salah satu langkah awal penetrasi guna tercapainya single identity di Indonesia.

Demikian dikatakan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh kepada Elshinta, Kamis (12/10). 

Ia menyatakan, dengan melakukan pendaftaran ulang berbasis NIK, maka kepemilikan NIK lebih dari satu tersebut dapat dihindari.

“Ini penting, nyatanya penduduk kita masih banyak yang memiliki dua NIK, memiliki tiga NIK atau memiliki tiga alamat. Dengan proses yang sekarang, maka penduduk seperti itu jika sudah memiliki KTP-el, maka NIK yang lain kita hapus, kita blok, hanya pake KTP-el,” ucapnya.

Menurut Zudan, NIK diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sejak bayi atau baru lahir. Jadi, seluruh penduduk Indonesia yang saat ini jumlahnya sekitar 261 juta orang seluruhnya memiliki nomor kependudukan.

“Bagi Anda yang memiliki NIK lebih dari satu, maka yang akan diaktifkan oleh Dirjen Dukcapil adalah NIK yang terakhir. Penduduk itu kan tahu kapan berpindahnya dan berpindahnya kemana. NIK itu bisa dibuat jika yang bersangkutan pindah penduduk. Nah pindah penduduk yang benar adalah tidak boleh merubah NIK. Itu peraturan sebenarnya,” terangnya.

Zudan menambahkan, “di dalam prakteknya, banyak penduduk yang berpindah, karena kenal dengan daerah tujuannya, langsung datang ke kecamatan minta pindah, dibuatkan NIK baru. Ini praktik yang salah. Kalau penduduk melakukan seperti itu, maka Dirjen Dukcapil memberlakukan memblok NIK yang lebih lama, dengan asumsi penduduk sudah berpindah ke daerah baru dengan NIK baru.”

Hingga saat ini, Zudan mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa pemblokiran NIK ganda guna kepentingan Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Jika nanti saat melakukan pendaftan ulang kartu seluler ada yang NIK-nya terblok, maka itu adalah sebuah sanksi dari negara.

“Ini saya mensosialisasikan agar masyarakat tau, ketika nanti mendaftar dengan NIK lama kok tidak bisa mendaftar, ini sebagai bentuk sanksi kepada negara karena masyarakat tidak taat dengan sistem administrasi kependudukan yang terus kita bangun ini, tujuannya adalah untuk single identity number. Satu penduduk hanya boleh menggunakan satu NIK,” pungkasnya. 

Penulis: Yuno

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar