Sabtu, 21 Oktober 2017

LPSK keluhkan `redundant` BNPT

Kamis, 12 Oktober 2017 10:56

logo LPSK. Foto: whistleblowingindonesia.com logo LPSK. Foto: whistleblowingindonesia.com
Ayo berbagi!

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengeluhkan tindakan yang selama ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Kewenangan yang sudah seharusnya saat ini dinilai tidak sepenuhnya dipenuhi.

Kepada Elshinta, Kamis (12/10), Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, kewenangan BNPT yang seharusnya bersikap sebagai koordinator saat ini dianggap sudah redundant (tumpang tindih), atau melakukan kewenangan yang berulang terhadap peraturan yang seharusnya dimiliki oleh LPSK.

“Yang kami tau ternyata BNPT melaporkan bahwa mereka juga menangani korban, membayar sejumlah ganti rugi kepada korban, kami dengar informasinya seperti itu, tentunya nanti kami melakukan klarifikasi lebih lanjut tindakan tersebut,” kata Haris.

Menurutnya, dasar hukum yang dimiliki BNPT tidak sampai kepada penanganan korban. Jika ingin melakukan, Abdul mengatakan, BNPT harusnya menggandeng LPSK sebagai satu lembaga yang memang ditugaskan memberikan layanan kepada saksi dan korban.

“Jadi bukan dilaksanakan sendiri, sehingga dengan demikian tidak terjadi redundant kewenangan tadi. Kan tugasnya koordinasikan? Koordinasi itu artinya mengkoordinasikan. Kalau kita kurang misalnya dalam pemberian pelayaan kepada saksi dan korban, kalau memang dirasa kurang, didorong bahkan dibantu agar supaya layanan yang kita berikan bisa lebih maksimal,” keluhnya.

Abdul Haris menambahkan, mengenai ganti rugi terhadap korban terorisme dapat segera diregulasikan dalam draft revisi Undang-Undang, terlebih mengenai pemberian dan siapa yang berhak serta proses pemberiannya bisa semakin diperjelas. 

Penulis: Yuno

Editor: Dewi Rusiana

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar