Kamis, 20 September 2018 | 00:42 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

Polri ajukan anggaran Rp2,6 triliun untuk Densus Tipikor

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
<p>Polri mengajukan alokasi anggaran Rp2,6 triliun untuk mendukung kinerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor).</p><p>"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).</p><p>Tito merinci kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.</p><p>"Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun," katanya.</p><p>Dia juga menjelaskan bahwa Polri sudah menyusun struktur Densus, yang akan dipimpin oleh personel Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau berbintang dua.</p><p>Polri, ia melanjutkan, juga akan membentuk satuan-satuan tugas penanganan tindak pidana korupsi di setiap wilayah. Satuan tugas tindak pidana korupsi kewilayahan akan meliputi enam satuan tugas tipe A, 14 satuan tugas tipe B, dan 13 satuan tugas tipe C.</p><p>"Kedudukan Kepala Densus Tipikor di bawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3.560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada," katanya.</p><p>Tito meminta dukungan Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor dan pemenuhan kebutuhan anggarannya.</p><p>"Kami sebetulnya sudah siapkan tempat untuk satu atap dengan eks Polda Metro Jaya. Kalau memang tidak bisa satu atap paling tidak dari Kejaksaan Agung untuk membentuk tim khusus yang melekat sehingga tidak bolak-balik," ujarnya.</p><p>Dia mengatakan salah satu kelebihan dari KPK adalah karena penyidik dan penuntut umum bisa berkoordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.</p><p>Tito meminta bantuan Komisi III DPR untuk mewujudkan kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan mengenai keberadaan tim Kejaksaan Agung di Densus Tipikor.(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 21:39 WIB

Dua paket misterius dari China buat heboh Bawaslu Sumut

Sosbud | 19 September 2018 - 21:12 WIB

Bubur Asyura, makanan khas penanda buka luwur Sunan Kudus

Pemilihan Presiden 2019 | 19 September 2018 - 20:57 WIB

Pakar: Perang kata-kata dan tagar bisa picu perpecahan

Aktual Dalam Negeri | 19 September 2018 - 20:36 WIB

Bekraf gelar sosialisasi hak kekayaan intelektual untuk pelaku ekonomi kreatif

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

Senin, 17 September 2018 - 06:47 WIB

Kemenkominfo buka beasiswa pelatihan digital

Minggu, 16 September 2018 - 14:48 WIB

Kalapas Sukamiskin benarkan Sel Setnov lebih luas

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com