Senin, 23 Oktober 2017

Pengamat: Anies-Sandi harus buktikan janji kampanyenya

Jumat, 13 Oktober 2017 13:14

Ilustrasi. Foto: 123rf.com Ilustrasi. Foto: 123rf.com
Ayo berbagi!

Beberapa program yang akan dijlankan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat memimpin DKI Jakarta seperti janjinya saat kampanye akan menjalankan program yang menyoal masalah kebihakan reklamasi, integrasi transportasi, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, revitalisasi pasar tradisional, festival olahraga dan budaya, hingga DP 0 persen untuk perumahan murah.

Menyoal masalah kebijakan reklamasi, Anies-Sandi akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

“Kenapa kita buatkan, program perumahan dengan DP 0 rupiah? Supaya warga di kampung-kampung yang hari ini kampungnya sempit, saya datang ke kampung Krukut, empat km dari balai kota, di sana padat sekali, sempit, kamar mandi pun berbarengan di depan, kita tata ulang lalu mereka diberikan akses pada pembiayaan, sehingga bukannya diberikan di tempat jauh, diberikan solusi di situ, diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu,” papar Anies saat berjanji semasa kampanye.

Guna membahas realisasi program Gubernur Jakarta Terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Sandiaga Uno, dalam perbincangan dengan Elshinta, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, Pakar Otonomi Daerah  mengatakan, dalam janjinya untuk mewujudkan maju kotanya, bahagia warganya yang diusung Anies-Sandi, hal tersebut merupakan ambisi dari pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Djohan menambahkan bahwa hal tersebut tentunya harus bertumpu pada kewenangan dan kekuasaan gubernur itu sendiri.

“Untuk bisa membuat Jakarta maju dan warganya bahagia itu, kewenangan dan kekuasaan apa yang dipegang oleh gubernur, berapa banyak uang yang dimiliki oleh gubernur, berapa banyak tenaga aparatur yang membantu gubernur untuk mengeksekusi visi yang diturunkan menjadi program dan kegiatan,” tuturnya.

Djohan menambahkan, “Menurut catatan saya, gubernur ini kewenangannya memang agak superior dibanding gubernur-gubernur di daerah lain di Indonesia ini. Yang pertama, uangnya banyak gubernur ini, jadi gubernur ini mempunyai APBD lebih dari Rp 70 triliun. Gubernur Jakarta punya aparatur sipil negara yang membantunya dalam menjalankan program dan kegiatan sangat-sangat banyak, jumlahnya mencapai lebih dari 70 ribu orang, sebagai perbadingan, ada provinsi yang pegawainya hanya 6.000 orang,” terangnya.

Djohan mengatakan, memang belum tentu terjamin kompetensi dan integritasnya terkait banyaknya PNS yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta. Ia mengatakan, satu hal lain yang menjadi perbandingan ialah masyarakat yang diurus oleh gubernur itu sendiri.

“Jakarta ini dengan luas yang sangat sempit, terbatas, sekitar 600-an kilometer persegi tapi penduduknya itu lebih dari 10 juta orang. Maka saya sering menyebut, tugasnya gubernur Jakarta ini besar, berat, dan kompleks. Jadi kalo tadi visinya memajukan kotanya, bahagia warganya, harus diturunkan ke teknokratis,” paparnya.

Penulis: Yuno.

Editor: Sigit Kurniawan.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-FrY

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar