Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:03 WIB

Daftar | Login

banner kuping banner kuping
Macro Ad

/

Menpan-RB: Terlalu banyak lembaga nonstruktural di Indonesia

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Angga Kusuma    |    Editor : Administrator
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Foto: http://bit.ly/2kLAnqq
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Foto: http://bit.ly/2kLAnqq
<p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan di Indonesia terlalu banyak lembaga nonstruktural yang keberadaannya tidak produktif dan tidak sesuai tataran.</p><p>"Saat ini terdapat 129 lembaga pemerintah nonkementerian, ini terlalu banyak dan harus dibenahi," katanya di Padang, Sumatera Barat, Jumat (13/10), saat membuka Konferensi Ekonomi Bisnis Akuntansi dan Ilmu Sosial 2017 yang digelar Universitas Dharma Andalas.</p><p>Ia menyatakan baru saja pihaknya membubarkan 16 lembaga nonstruktural karena badannya ada, pejabatnya ada, tapi hasil pekerjaannya tidak ada, termasuk salah satunya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terkait luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas di Jawa Timur.</p><p>Saatnya organisasi kelembagaan yang ada di republik ini, menurut dia, diperbaiki agar lebih efisien.</p><p>Ke masa depan, dikemukakannya, dalam mengukur kinerja manajemen lembaga negara tidak lagi hanya berbasis anggaran, melainkan dinilai dari hasil kerja yang dihasilkan.</p><p>Ia melihat selama ini selalu yang menjadi tolok ukur keberhasilan instansi pemerintah adalah serapan anggaran, dan biasanya para pejabat akan bangga ketika serapan anggaran sudah mencapai 90 persen, sementara ketika ditanya hasilnya apa, maka mereka malah tidak tahu.</p><p>"Ke depan ukuran yang dinilai adalah hasil kerja, bukan serapan anggaran semata, dan perbaikan seperti ini mutlak dilakukan," katanya.</p><p>Selain pembenahan lembaga saat ini, Kemenpan RB juga fokus mengupayakan agar sistem pemerintah saat ini berubah dari manual ke digital.</p><p>Sudah saatnya pemerintahan menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan, ini sudah tidak bisa dihindari menghadapi perkembangan zaman, ujarnya.</p><p>Melalui penggunaan teknologi informasi, dikatakannya, maka pelaksanaan pemerintahan lebih efisien serta kinerja aparatur dan lembaga yang ada akan terukur.</p><p>Ia memberi contoh dengan sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) saat ini yang menggunakan teknologi informasi diharapkan ke masa depan akan meningkatkan mutu aparatur sipil negara (ASN).(Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Bencana Alam | 14 Agustus 2018 - 15:57 WIB

Presiden: Sekolah roboh akibat gempa di Lombok segera dibangun

Aktual Dalam Negeri | 14 Agustus 2018 - 15:44 WIB

Sandiaga bantah beri mahar ke PAn dan PKS

Megapolitan | 14 Agustus 2018 - 15:36 WIB

DKI kerjasama sediakan stasiun pengisian listrik bertenaga surya

Ekonomi | 14 Agustus 2018 - 15:24 WIB

Krisis Turki, Kemenperin perkuat sektor riil

Asian Games 2018 | 14 Agustus 2018 - 15:15 WIB

Menkopolhukam jamin Asian Games tak terganggu asap karhutla

Aktual Dalam Negeri | 14 Agustus 2018 - 15:06 WIB

Menko Kemaritiman sebut kondisi ekonomi dalam kondisi prima

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Kamis, 09 Agustus 2018 - 16:46 WIB

Polisi ungkap kasus pembunuhan SPG di Blora

Kamis, 09 Agustus 2018 - 13:41 WIB

PAN gelar rakernas putuskan arah koalisi Pilpres

Rabu, 08 Agustus 2018 - 09:41 WIB

Posisi tidur terbaik menurut ahli kesehatan

Minggu, 05 Agustus 2018 - 16:37 WIB

Dishub Yogyakarta: Jumlah becak kayuh makin berkurang

Kamis, 02 Agustus 2018 - 07:33 WIB

Pelatih Persebaya Alfredo Vera mengundurkan diri

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com