Minggu, 21 Oktober 2018 | 03:24 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Pilkada 2018 harus lebih baik, bebas hoax dan ujaran kebencian

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Ilustrasi. Foto: elshinta.com
Ilustrasi. Foto: elshinta.com
<p>Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berharap, pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 harus lebih baik dari sebelumnya. Pesta demokrasi ini, harapnya, harus lebih berkualitas, bebas hoax, dan ujaran kebencian.</p><p>"Peran media massa perlu dioptimalkan untuk Pilkada yang lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk menyebar hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu bersinergi dengan asosiasi media-media," kata Tjahjo lewat pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Senin (16/10).</p><p>Ia mengatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, diperlukan penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara. Karena faktanya, kata dia, sebanyak 37 pengaduan ke DKPP, terkait dengan penyelenggara. </p><p>Selain itu, lanjutnya, parpol juga harus memberikan pendidikan politik yang lebih baik. “Dari 310 pasangan calon, 241 diusung parpol, 69 pasangan calon tidak melalui parpol. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015," sebutnya. </p><p>Tjahjo menambahkan, dukungan pemerintah untuk memetakan potensi konflik dan identifikasi kerawanan pra dan pasca pilkada, terus dioptimalkan. Serta yang tak kalah penting, memperkuat koordinasi dengan BIN dan kepolisian di daerah. "Terkait dengan berkembangnya perilaku hoax dan antisipasi isu SARA yang akan mengganggu kualitas Pilkada 2018, dapat diambil beberapa langkah," ungkapnya.</p><p>Langkah pertama, kata dia, memetakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak. Langkah kedua, sinergi dengan ahli IT. Ini sangat penting untuk melakukan blokir terhadap media-media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan. </p><p>Langkah ketiga, mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat. Langkah keempat, para pasangan harus gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media dengan berpedoman pada RPJMD yang ada.</p><p>"Langkah lainnya, penyelenggara bersama pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas ASN. Juga harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai shock therapy bagi ASN lainnya," tutur Tjahjo, seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Kemendagri</i>. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Dalam Negeri | 20 Oktober 2018 - 21:47 WIB

Relawan Juara rekrut sopir angkot Kalbar menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Pemilihan Presiden 2019 | 20 Oktober 2018 - 21:39 WIB

Sandiaga: Lindungi lapangan kerja untuk putra putri Bangsa Indonesia

Ekonomi | 20 Oktober 2018 - 20:41 WIB

Kemenhub gelontorkan subsidi pelayaran rakyat Rp400 miliar

<p>Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berharap, pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 harus lebih baik dari sebelumnya. Pesta demokrasi ini, harapnya, harus lebih berkualitas, bebas hoax, dan ujaran kebencian.</p><p>"Peran media massa perlu dioptimalkan untuk Pilkada yang lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk menyebar hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu bersinergi dengan asosiasi media-media," kata Tjahjo lewat pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Senin (16/10).</p><p>Ia mengatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, diperlukan penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara. Karena faktanya, kata dia, sebanyak 37 pengaduan ke DKPP, terkait dengan penyelenggara. </p><p>Selain itu, lanjutnya, parpol juga harus memberikan pendidikan politik yang lebih baik. “Dari 310 pasangan calon, 241 diusung parpol, 69 pasangan calon tidak melalui parpol. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015," sebutnya. </p><p>Tjahjo menambahkan, dukungan pemerintah untuk memetakan potensi konflik dan identifikasi kerawanan pra dan pasca pilkada, terus dioptimalkan. Serta yang tak kalah penting, memperkuat koordinasi dengan BIN dan kepolisian di daerah. "Terkait dengan berkembangnya perilaku hoax dan antisipasi isu SARA yang akan mengganggu kualitas Pilkada 2018, dapat diambil beberapa langkah," ungkapnya.</p><p>Langkah pertama, kata dia, memetakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak. Langkah kedua, sinergi dengan ahli IT. Ini sangat penting untuk melakukan blokir terhadap media-media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan. </p><p>Langkah ketiga, mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat. Langkah keempat, para pasangan harus gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media dengan berpedoman pada RPJMD yang ada.</p><p>"Langkah lainnya, penyelenggara bersama pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas ASN. Juga harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai shock therapy bagi ASN lainnya," tutur Tjahjo, seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Kemendagri</i>. </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com