Sabtu, 20 Januari 2018

Pilkada 2018 harus lebih baik, bebas hoax dan ujaran kebencian

Selasa, 17 Oktober 2017 10:05

Ilustrasi. Foto: elshinta.com Ilustrasi. Foto: elshinta.com
Ayo berbagi!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berharap, pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 harus lebih baik dari sebelumnya. Pesta demokrasi ini, harapnya, harus lebih berkualitas, bebas hoax, dan ujaran kebencian.

"Peran media massa perlu dioptimalkan untuk Pilkada yang lebih baik, sehingga tidak dimanfaatkan untuk menyebar hoax oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlu bersinergi dengan asosiasi media-media," kata Tjahjo lewat pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Senin (16/10).

Ia mengatakan, dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, diperlukan penguatan integritas dan kapasitas penyelenggara. Karena faktanya, kata dia, sebanyak 37 pengaduan ke DKPP, terkait dengan penyelenggara.

Selain itu, lanjutnya, parpol juga harus memberikan pendidikan politik yang lebih baik. “Dari 310 pasangan calon, 241 diusung parpol, 69 pasangan calon tidak melalui parpol. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015," sebutnya.

Tjahjo menambahkan, dukungan pemerintah untuk memetakan potensi konflik dan identifikasi kerawanan pra dan pasca pilkada, terus dioptimalkan. Serta yang tak kalah penting, memperkuat koordinasi dengan BIN dan kepolisian di daerah. "Terkait dengan berkembangnya perilaku hoax dan antisipasi isu SARA yang akan mengganggu kualitas Pilkada 2018, dapat diambil beberapa langkah," ungkapnya.

Langkah pertama, kata dia, memetakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak. Langkah kedua, sinergi dengan ahli IT. Ini sangat penting untuk melakukan blokir terhadap media-media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan.

Langkah ketiga, mendorong Pemda untuk mengalokasikan dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi Pilkada yang bermartabat. Langkah keempat, para pasangan harus gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media dengan berpedoman pada RPJMD yang ada.

"Langkah lainnya, penyelenggara bersama pemerintah harus merangkul tokoh-tokoh masyarakat, untuk menjaga netralitas ASN. Juga harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai shock therapy bagi ASN lainnya," tutur Tjahjo, seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemendagri.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar