Senin, 25 Juni 2018 | 22:40 WIB

Daftar | Login

/

DPR: Kemendes gandeng Kemendagri terkait dana desa

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Ilustrasi.
Foto: Ilustrasi.
<p>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan agar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyaluran dan pengawasan dana desa.</p><p><br></p><p>"DPR mengusulkan idealnya menggandeng Kemendagri dan Kementerian PU karena mereka memiliki struktur aparat hingga tingkat desa," kata Taufik dalam International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2017, di Hotel Santika, Semarang, Senin (23/10).</p><p><br></p><p>Taufik menjelaskan Kemendes memiliki beban teknis terkait dana desa namun keberadaannya hanya ada di Jakarta, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum ada.</p><p><br></p><p>Dia menjelaskan penguatan personel itu sangat diperlukan sehingga ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit, dari aspek kelembagaan ada pejabat yang bertanggung jawab.</p><p><br></p><p>"Kemendes hanya ada di Jakarta, tidak ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota namun sebenarnya memiliki beban teknis sehingga perlu ada simpul pembuat kebijakan terkait dana desa," ujarnya.</p><p><br></p><p>Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menjelaskan bahwa DPR telah melakukan rapat konsultasi dengan BPK dan institusi tersebut sudah mengatakan kesulitan melakukan audit dana desa karena keterbatasan infrastruktur kepersonaliaan di aparat tingkat desa.</p><p><br></p><p>Taufik mengatakan pengawasan dan audit penggunaan dana desa harus dilakukan BPK sehingga tidak bisa dijalankan oleh auditor independen karena menyangkut penggunaan dana negara.</p><p><br></p><p>"Tenaga pendamping harus melibatkan unsur pemerintah sehingga tidak boleh menggunakan pihak independen karena menyangkut uang negara," katanya.</p><p><br></p><p>Taufik tidak menginginkan auditor independen mengaudit dana desa karena dikhawatirkan dimanfaatkan oleh satu atau dua parpol untuk dipolitisasi.</p><p><br></p><p>Dia menegaskan DPR mendukung penyaluran dana desa karena bisa membuat program yang bagus untuk desa-desa namun harus diperbaiki infrastruktur regulasi, infrastruktur auditor, dan insfrastruktur kapasitas sumber daya manusia. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual IPTEK | 25 Juni 2018 - 22:06 WIB

Mahasiswa UMM ciptakan prototipe mesin cuci tanpa listrik

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 21:56 WIB

Amankan Pilkada Serentak, Polres Sukoharjo turunkan 452 personel

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 21:36 WIB

KPU Purwakarta prioritaskan distribusi logistik Pilkada ke kecamatan terjauh

Pilkada Serentak 2018 | 25 Juni 2018 - 21:27 WIB

Jaga netralitas, TNI dilarang berada dekat TPS

Aktual Dalam Negeri | 25 Juni 2018 - 21:15 WIB

Sembilan TPS rawan konflik Solo dijaga 10.050 aparat gabungan

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com