Senin, 24 September 2018 | 23:24 WIB

Daftar | Login

kuping kiri paragames kuping kanan paragames
emajels

/

DPR: Kemendes gandeng Kemendagri terkait dana desa

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Sigit Kurniawan    |    Editor : Administrator
Foto: Ilustrasi.
Foto: Ilustrasi.
<p>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan agar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyaluran dan pengawasan dana desa.</p><p><br></p><p>"DPR mengusulkan idealnya menggandeng Kemendagri dan Kementerian PU karena mereka memiliki struktur aparat hingga tingkat desa," kata Taufik dalam International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries 2017, di Hotel Santika, Semarang, Senin (23/10).</p><p><br></p><p>Taufik menjelaskan Kemendes memiliki beban teknis terkait dana desa namun keberadaannya hanya ada di Jakarta, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum ada.</p><p><br></p><p>Dia menjelaskan penguatan personel itu sangat diperlukan sehingga ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit, dari aspek kelembagaan ada pejabat yang bertanggung jawab.</p><p><br></p><p>"Kemendes hanya ada di Jakarta, tidak ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota namun sebenarnya memiliki beban teknis sehingga perlu ada simpul pembuat kebijakan terkait dana desa," ujarnya.</p><p><br></p><p>Wakil Ketua Umum DPP PAN itu menjelaskan bahwa DPR telah melakukan rapat konsultasi dengan BPK dan institusi tersebut sudah mengatakan kesulitan melakukan audit dana desa karena keterbatasan infrastruktur kepersonaliaan di aparat tingkat desa.</p><p><br></p><p>Taufik mengatakan pengawasan dan audit penggunaan dana desa harus dilakukan BPK sehingga tidak bisa dijalankan oleh auditor independen karena menyangkut penggunaan dana negara.</p><p><br></p><p>"Tenaga pendamping harus melibatkan unsur pemerintah sehingga tidak boleh menggunakan pihak independen karena menyangkut uang negara," katanya.</p><p><br></p><p>Taufik tidak menginginkan auditor independen mengaudit dana desa karena dikhawatirkan dimanfaatkan oleh satu atau dua parpol untuk dipolitisasi.</p><p><br></p><p>Dia menegaskan DPR mendukung penyaluran dana desa karena bisa membuat program yang bagus untuk desa-desa namun harus diperbaiki infrastruktur regulasi, infrastruktur auditor, dan insfrastruktur kapasitas sumber daya manusia. (Ant)</p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Hukum | 24 September 2018 - 22:05 WIB

Divonis 13 tahun penjara, SAT ajukan banding

Ekonomi | 24 September 2018 - 21:57 WIB

PKS: Generasi milenial harus didorong jadi petani

Aktual Dalam Negeri | 24 September 2018 - 21:45 WIB

Polda antisipasi aksi balas dendam suporter Persija

Musibah | 24 September 2018 - 21:23 WIB

Pengemudi truk ditemukan meninggal di rest area

Manajemen | 24 September 2018 - 21:15 WIB

Alasan mengapa pelaku usaha perlu berinvestasi

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...

Kamis, 20 September 2018 - 16:37 WIB

KPU gelar pleno penetapan capres/cawapres Pilpres 2019

Kamis, 20 September 2018 - 16:00 WIB

KPU Muko-muko tetapkan 281 DCT anggota legislatif

Kamis, 20 September 2018 - 14:56 WIB

1.350 bibit pohon ditanam di lahan kritis

Rabu, 19 September 2018 - 16:23 WIB

Gubernur Babel kunjungi balita positif virus Rubella

Rabu, 19 September 2018 - 11:20 WIB

Pengemudi ojek online serbu Kantor Grab

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com