Senin, 22 Oktober 2018 | 05:13 WIB

Daftar | Login

MacroAd

/

Walhi dorong Anies cabut Pergub pelayanan reklamasi

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Logo Walhi. Sumber foto: http://bit.ly/2h7pluL
Logo Walhi. Sumber foto: http://bit.ly/2h7pluL
<p>Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur No.146/2014 yang mengatur pelayanan perizinan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta, untuk menghentikan masalah reklamasi yang berkepanjangan.</p><p>"Diperlukan terobosan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berupa tindakan cepat dan nyata agar polemik tidak berkepanjangan dan semakin mengaburkan persoalan yang ada," ujar Manager Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Eksekutif Nasional WALHI, Ony Mahardika dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/11).</p><p>Anies Baswedan juga diminta mencabut Peraturan Gubernur No.206/2016 dan Peraturan Gubernur No.137/2017 yang mengatur panduan rancang kota Pulau C, D dan G. </p><p>Menurut Ony, dikutip <i>Antara</i>, melanjutkan proses pembangunan Pulau C dan D yang sudah berdiri saat ini sama saja dengan melakukan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup.</p><p>Setelah mencabut pergub tersebut, Ony menyarankan Anies tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi. </p><p>WALHI menilai rancangan peraturan RZWP3K DKI Jakarta juga perlu ditinjau kembali, khususnya terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta. </p><p>Kemudian Pemprov DKI diminta melakukan kajian komprehensif tentang hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah terlanjur dibangun, yakni Pulau C, D dan G dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik.</p><p>"Proses dan hasil kajian harus dibuka ke publik," tutur Ony.</p><p>Langkah selanjutnya, menurut WALHI adalah dilakukan pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta, termasuk pemulihan wilayah yang saat ini sudah terbangun atau berubah menjadi pulau-pulau.</p><p>Selain itu, diperlukan rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta secara partisipatif.</p><p>Ony berpendapat ketiadaan langkah nyata dan segera dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakibat pada berlanjutnya polemik. Untuk itu, WALHI juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melaksanakan janji politiknya secara tegas dan dalam tindakan nyata. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Ekonomi | 21 Oktober 2018 - 22:22 WIB

Jelang sidang tahunan ICCIA, ISABC dan SAIBC gelar pertemuan

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:35 WIB

Menag: Hari Santri Nasional bentuk pengakuan negara

Aktual Dalam Negeri | 21 Oktober 2018 - 21:29 WIB

Soekarwo: Tunggu 27 Oktober kepastian Suramadu gratis

Bencana Alam | 21 Oktober 2018 - 21:12 WIB

Desa Salua Kabupaten Sigi diterjang banjir

Arestasi | 21 Oktober 2018 - 20:35 WIB

10 pelajar pelaku tawuran tewaskan Rizky dibekuk

<p>Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur No.146/2014 yang mengatur pelayanan perizinan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta, untuk menghentikan masalah reklamasi yang berkepanjangan.</p><p>"Diperlukan terobosan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berupa tindakan cepat dan nyata agar polemik tidak berkepanjangan dan semakin mengaburkan persoalan yang ada," ujar Manager Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil Eksekutif Nasional WALHI, Ony Mahardika dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/11).</p><p>Anies Baswedan juga diminta mencabut Peraturan Gubernur No.206/2016 dan Peraturan Gubernur No.137/2017 yang mengatur panduan rancang kota Pulau C, D dan G. </p><p>Menurut Ony, dikutip <i>Antara</i>, melanjutkan proses pembangunan Pulau C dan D yang sudah berdiri saat ini sama saja dengan melakukan pemutihan terhadap kejahatan lingkungan hidup.</p><p>Setelah mencabut pergub tersebut, Ony menyarankan Anies tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi. </p><p>WALHI menilai rancangan peraturan RZWP3K DKI Jakarta juga perlu ditinjau kembali, khususnya terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan Reklamasi Teluk Jakarta. </p><p>Kemudian Pemprov DKI diminta melakukan kajian komprehensif tentang hulu-hilir wilayah Teluk Jakarta dan dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah terlanjur dibangun, yakni Pulau C, D dan G dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik.</p><p>"Proses dan hasil kajian harus dibuka ke publik," tutur Ony.</p><p>Langkah selanjutnya, menurut WALHI adalah dilakukan pemulihan kondisi eksosistem dan lingkungan hidup di wilayah Teluk Jakarta, termasuk pemulihan wilayah yang saat ini sudah terbangun atau berubah menjadi pulau-pulau.</p><p>Selain itu, diperlukan rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta secara partisipatif.</p><p>Ony berpendapat ketiadaan langkah nyata dan segera dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakibat pada berlanjutnya polemik. Untuk itu, WALHI juga mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melaksanakan janji politiknya secara tegas dan dalam tindakan nyata. </p>

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
loading...
elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com