Sabtu, 25 November 2017

Masuk kolom agama di KTP, DPR soroti pembinaan penganut aliran kepercayaan

Jumat, 10 November 2017 19:51

KTP elektronik. Sumber foto: http://bit.ly/2zwOKV9 KTP elektronik. Sumber foto: http://bit.ly/2zwOKV9
Ayo berbagi!

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong menyoroti pelaksanaan fungsi pembinaan penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aliran kepercayaan masuk dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

"Komisi VIII menyoroti masalah substansi yang menjadi sengketa hukum, menurut saya ada dua hal yang menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, pertama apakah nanti Kementerian Agama akan melakukan fungsi pembinaan bagi semua penganut/ penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Ali Taher di Jakarta, Jumat (10/11).

Ia berharap Kementerian Agama melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kementerian Agama, ia melanjutkan, harus menyiapkan rencana dan strategi pembinaan penganut/penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta anggarannya.

DPR, menurut dia, juga ingin membahas masalah pembinaan penganut/penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Kementerian Agama.

Mahkamah Konstitusi pada Selasa (7/11) memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon yang terdiri atas Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim mengenai uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang No.23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan kata "agama" dalam pasal 61 Ayat (1) serta pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD`45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Ant)

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar