Jumat, 22 Juni 2018 | 19:54 WIB

Daftar | Login

Top header banner

/

Kemendagri sudah mulai tindaklanjuti putusan MK tentang aliran kepercayaan

Senin, 00 0000 - 00:00 WIB    |    Penulis : Dewi Rusiana    |    Editor : Administrator
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Eddie. Sumber foto: http://bit.ly/2zuB1yK
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Eddie. Sumber foto: http://bit.ly/2zuB1yK
<p>Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mulai menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aliran kepercayaan. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M, koordinasi telah dilakukan dengan beberapa kementerian terkait. Prinsipnya, karena sudah menjadi putusan mahkamah maka pemerintah akan menindaklanjutinya.</p><p>Seperti diinformasikan melalui laman resmi <i>Kemendagri</i>, Jumat (10/11), Arief menyatakan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, harus ditindaklanjuti. </p><p>Sebagai tindaklanjut dari putusan itu, kata dia, pada beberapa waktu yang lalu Kemendagri telah berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya.</p><p>"Sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Menkopolhukam, tentunya untuk menindaklanjuti. Dalam fungsinya kan memang Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nanti akan berperan seperti itu," ucapnya. </p><p>Arief menjelaskan, data tentang aliran kepercayaan itu sendiri bukan ada di Kemendagri, tapi ada di Kementerian Pendidikan. Data itu, menurutnya, sudah diterima datanya. </p><p>"Jadi Kemendagri dalam hal ini, Ditjen Kependudukan, tinggal mendaftar dan mencatatnya. Selanjutnya akan diperbaiki format pendaftaran data kependudukan yang harus mengakomodir putusan MK," terangnya.</p><p>"Nanti harus ada perubahan agama garis kepercayaan atau apa, yang penting kepercayaan. Tapi tentunya tidak sekarang ini. Tentunya nanti kedepan akan dipersiapkan ini. Blanko e-KTP sekarang sudah dicetak," imbuhnya. </p><p>Lebih lanjut, Arief mengatakan, karena keputusan MK sudah keluar, maka tindak lanjutnya harus segera. Koordinasi, tandasnya, sekarang sudah dilakukan. </p><p>Ia memperkirakan dalam tempo sebulan Ditjen Kependudukan akan melakukan perubahan. "Misalnya memperbaiki formulir pendaftaran KTP, yang tentunya harus dirubah. Sehingga, hak warga penganut kepercayaan bisa terjamin. Prinsipnya bagi Kemendagri, hak warga harus terjamin. Itu yang lebih penting," papar dia.</p><p>"Untuk masalah format untuk Pak Dirjen kurang lebih sebulan untuk memperbaiki formatnya yang nanti akan diisi oleh masyarakat," ujarnya.</p><p>Selain itu, Arief melanjutkan, akan disosialisasikan kepada masyarakat tentang putusan MK. </p><p>"Bagaimana cara mengisi format data kependudukan tentu harus disosialisasikan. Sehingga tak ada kekeliruan. Termasuk juga, memperbaiki sistem data kependudukan di Kemendagri. Karena barang tentu dengan putusan MK itu, data aliran kepercayaan harus masuk dalam database kependudukan," kata Arief seraya juga mengharapkan masyarakat pro aktif. </p><p>Sehingga, jelas Arief, pihaknya tidak selalu dalam posisi menunggu. Meski begitu, langkah lain sudah dilakukan agar pelayanan kependudukan maksimal, misalnya dengan cara jemput bola atau layanan di hari libur. "Tapi, lebih baik lagi jika masyarakat juga ikut pro aktif," tandasnya. </p><p>"Seperti e-KTP masih banyak yang belum terdaftar kan kita perlu menunggu laporan dari masyarakat kapan pindah rumah, kapan merubah status sudah menikah, dan lain-lain, kapan ada anaknya kan nanti tercantum dalam KK atau pendaftaran cerai. Nah ini akan menjadi langkah masyarakat dalam sistem administrasi dengan laporan dari masyarakat," pungkas Arief. </p>
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
elshinta.com
Aktual Luar Negeri | 22 Juni 2018 - 19:50 WIB

Korupsi bikin sedikitnya Rp211 triliun kerugian per tahun di Kongo

Megapolitan | 22 Juni 2018 - 19:39 WIB

DPD tunda lagi pemilihan wakil ketua

Aktual Luar Negeri | 22 Juni 2018 - 19:27 WIB

ATM India dibobol tikus, ribuan dolar rusak

Aktual Dalam Negeri | 22 Juni 2018 - 18:56 WIB

Pertamina pastikan pasokan LPG 3 Kg di Deli Serdang aman

Komentar

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Jumat, 22 Juni 2018 - 17:27 WIB

Aceh, Sumsel, Jawa, siaga kebakaran

Kamis, 21 Juni 2018 - 09:50 WIB

Projo apresiasi penanganan mudik 2018

Sabtu, 16 Juni 2018 - 11:27 WIB

Polisi tembak pembunuh nenek di Tapanuli Selatan

elshinta.com

FOLLOW US:

© 2018 All Right Reserved. Elshinta.com