Jumat, 24 November 2017

Kemendagri sudah mulai tindaklanjuti putusan MK tentang aliran kepercayaan

Jumat, 10 November 2017 20:57

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Eddie. Sumber foto: http://bit.ly/2zuB1yK Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Eddie. Sumber foto: http://bit.ly/2zuB1yK
Ayo berbagi!

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mulai menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aliran kepercayaan. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M, koordinasi telah dilakukan dengan beberapa kementerian terkait. Prinsipnya, karena sudah menjadi putusan mahkamah maka pemerintah akan menindaklanjutinya.

Seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemendagri, Jumat (10/11), Arief menyatakan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, harus ditindaklanjuti.

Sebagai tindaklanjut dari putusan itu, kata dia, pada beberapa waktu yang lalu Kemendagri telah berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya.

"Sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Menkopolhukam, tentunya untuk menindaklanjuti. Dalam fungsinya kan memang Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil nanti akan berperan seperti itu," ucapnya.

Arief menjelaskan, data tentang aliran kepercayaan itu sendiri bukan ada di Kemendagri, tapi ada di Kementerian Pendidikan. Data itu, menurutnya, sudah diterima datanya.

"Jadi Kemendagri dalam hal ini, Ditjen Kependudukan, tinggal mendaftar dan mencatatnya. Selanjutnya akan diperbaiki format pendaftaran data kependudukan yang harus mengakomodir putusan MK," terangnya.

"Nanti harus ada perubahan agama garis kepercayaan atau apa, yang penting kepercayaan. Tapi tentunya tidak sekarang ini. Tentunya nanti kedepan akan dipersiapkan ini. Blanko e-KTP sekarang sudah dicetak," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, karena keputusan MK sudah keluar, maka tindak lanjutnya harus segera. Koordinasi, tandasnya, sekarang sudah dilakukan.

Ia memperkirakan dalam tempo sebulan Ditjen Kependudukan akan melakukan perubahan. "Misalnya memperbaiki formulir pendaftaran KTP, yang tentunya harus dirubah. Sehingga, hak warga penganut kepercayaan bisa terjamin. Prinsipnya bagi Kemendagri, hak warga harus terjamin. Itu yang lebih penting," papar dia.

"Untuk masalah format untuk Pak Dirjen kurang lebih sebulan untuk memperbaiki formatnya yang nanti akan diisi oleh masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Arief melanjutkan, akan disosialisasikan kepada masyarakat tentang putusan MK.

"Bagaimana cara mengisi format data kependudukan tentu harus disosialisasikan. Sehingga tak ada kekeliruan. Termasuk juga, memperbaiki sistem data kependudukan di Kemendagri. Karena barang tentu dengan putusan MK itu, data aliran kepercayaan harus masuk dalam database kependudukan," kata Arief seraya juga mengharapkan masyarakat pro aktif.

Sehingga, jelas Arief, pihaknya tidak selalu dalam posisi menunggu. Meski begitu, langkah lain sudah dilakukan agar pelayanan kependudukan maksimal, misalnya dengan cara jemput bola atau layanan di hari libur. "Tapi, lebih baik lagi jika masyarakat juga ikut pro aktif," tandasnya.

"Seperti e-KTP masih banyak yang belum terdaftar kan kita perlu menunggu laporan dari masyarakat kapan pindah rumah, kapan merubah status sudah menikah, dan lain-lain, kapan ada anaknya kan nanti tercantum dalam KK atau pendaftaran cerai. Nah ini akan menjadi langkah masyarakat dalam sistem administrasi dengan laporan dari masyarakat," pungkas Arief.

Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta.
REDAKSI-der

Mari Berbagi berita ini!

Info dari Anda

Komentar